Inspektorat Diminta Periksa Dugaan Mark-Up Baju ODGJ di PS Bawep Talang Bakung

InDepthNews.id (Jambi) – Dugaan mark-up pengadaan pakaian olahraga bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di PS Bawep Talang Bakung, Dinas Sosial Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut kini didorong untuk diperiksa secara serius oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

‎Pada Rabu (26/8/2026), awak media InDepthNews.id bersama Media Koran Komando.com mendatangi Kantor Inspektorat Provinsi Jambi untuk meminta keterangan sekaligus menyampaikan informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan pakaian ODGJ tahun anggaran 2026.

Informasi yang dihimpun sebelumnya menyebut nama Pauzi yang disebut sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut. Dugaan yang mencuat berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara harga barang yang sebenarnya dengan nilai yang tercantum dalam dokumen atau bukti transaksi.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut. Ia juga mengaku baru mengetahui dugaan persoalan tersebut setelah menjabat sebagai kepala dinas.

‎Namun, sampai saat ini publik masih menunggu kejelasan: apakah pemeriksaan internal benar-benar telah dilakukan, apa hasilnya, dan apakah ada tindakan terhadap pihak yang dilaporkan?

‎Kedatangan media ke Inspektorat Provinsi Jambi juga dilakukan untuk meminta penjelasan kepada Sanusi terkait langkah pengawasan terhadap dugaan tersebut.

‎Persoalan ini dinilai tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa laporan akan ditindaklanjuti. Sebab, jika benar terdapat perbedaan antara harga pembelian, dokumen pengadaan dan nilai yang dibayarkan, maka seluruh rangkaian proses harus dibuka dan diperiksa berdasarkan bukti.

Pemeriksaan dapat mencakup dokumen perencanaan, HPS, proses pemilihan penyedia, kontrak, nota atau faktur pembelian, pembayaran, spesifikasi barang hingga jumlah dan barang yang benar-benar diterima.

‎Termasuk pula menelusuri apakah terdapat dugaan manipulasi nota, penggelembungan harga, konflik kepentingan, atau hubungan tidak wajar antara pihak pengadaan dan penyedia.

Media juga menilai perlu ada klarifikasi langsung dari Pauzi mengenai tudingan yang beredar, termasuk informasi bahwa dirinya disebut-sebut tidak takut terhadap pemberitaan terkait dugaan tersebut. Pernyataan itu perlu dikonfirmasi agar tidak menjadi informasi sepihak.

‎Inspektorat Provinsi Jambi diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas kertas. Jika ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau pelanggaran lainnya, hasil pemeriksaan semestinya ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

‎Publik kini menunggu jawaban sederhana namun penting: berapa nilai sebenarnya pengadaan pakaian tersebut, berapa harga yang dibayarkan pemerintah, dan apakah terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?

‎(YT)

Komentar