InDepthNews.id (Batam) – Kericuhan hingga bentrokan antara Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan BP Batam dengan ribuan warga Rempang Galang yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam akhirnya pecah.
Massa menggelar aksi untuk menolak direlokasi guna proyek pengembangan Pulau Rempang.
Kericuhan hingga berakhir bentrok sekitar pukul 12.30 WIB ketika petugas keamanan akan membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water canon.
Petugas yang memaksa mundur sempat dilempari batu, kayu dan benda keras oleh pengunjuk rasa. Petugas terus mendorong massa hingga akhirnya berhenti di depan gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam.
Akibat kericuhan tersebut, beberapa petugas dilaporkan terluka akibat lemparan batu.
“Ada 12 anggota saya yang terluka akibat terkena lemparan batu,” ujar Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto.
Gedung BP Batam Rusak
Massa Aksi demontrasi menolak relokasi 16 titik kampung tua untuk pengembangan Kawasan Rempang
di depan kantor BP Batam membuat kantor BP Batam tidak luput dari aksi massa akibatnya kantor BP Batam rusak akibat dilempari batu oleh massa.
Terlihat pecahan kaca dari gedung BP Batam berserakan baik didalam maupun diluar kantor BP Batam.
Bahkan massa juga sempat melempar bom molotov akibatnya, bagian samping kantor BP Batam terbakar. Beruntung api dapat dipadamkan oleh petugas.
Diketahui, ribuan warga Rempang Galang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam. Selain warga Rempang, aksi ini juga diikuti oleh Laskar Pembela Marwah Melayu Batam. Sebelum ke kantor BP Batam, massa aksi sempat mendatangi kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) dan DPRD Batam.
Laskar Pembela Marwah Melayu Batam ini juga datang dari Melayu Makasar, Jambi, Kalimantan, Siak, dan daerah lainnya untuk memberikan dukungan moril kepada warga Rempang.
Terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan massa aksi. Beberapa di antaranya menolak relokasi 16 kampung tua, mendesak kepala BP Batam dicopot, menuntut dibebaskannya ke 7 warga yang ditangkap, pencabutan posko polisi di Rempang, dan meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proyek investasi di Rempang. (Red)
Comment