InDepthNews.id (Bintan) – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bintan, M. Sadiq, angkat bicara terkait simpang siur informasi mengenai beras bermasalah yang beredar di masyarakat. Ia menyoroti tidak adanya keterbukaan data beras bermasalah dari pihak terkait, khususnya Dinas Pertanian, mengenai standar mutu, volume, serta harga beras yang dikabarkan tidak sesuai.
Menurut M. Sadiq, pengusaha di daerah merasa resah akibat pemberitaan mengenai 212 merek beras yang beredar dan dinyatakan tidak sesuai mutu oleh Kementerian Pertanian. Namun, tidak ada kejelasan merek apa saja yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengusaha pangan.
“Kalau memang ada temuan beras yang bermasalah, seharusnya diumumkan secara terbuka dan menyeluruh, termasuk merek dan wilayah distribusinya. Jangan hanya menyebut kerugian dan jumlah, tapi menutupi detail penting yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pengusaha,” tegas M. Sadiq dalam pernyataannya, Selasa (8/7).
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan tindakan Dinas Pertanian provinsi Kepulauan Riau yang turun langsung ke lapangan mengambil sampel dan melakukan pengujian beras tanpa koordinasi atau pendampingan dari satuan tugas (Satgas) pangan polda kepri. Hal tersebut dinilai menimbulkan keraguan terhadap independensi dan akurasi proses pemeriksaan.
“Kenapa saat turun ke lapangan tidak melibatkan Satgas pangan polda kepri? Ini menimbulkan kesan seolah-olah penanganannya dilakukan sepihak, ada yang di sembunyikan dan justru dapat memperkuat ketidakpercayaan publik,” tambahnya.
HIPMI Bintan juga menyatakan kekecewaannya atas tindakan Dinas Pertanian yang dinilai tidak kompatibel dan tidak profesional, serta mengabaikan sinergitas dalam menyikapi persoalan yang berdampak luas terhadap stabilitas pangan dan kepercayaan pasar.
Mewakili para pengusaha, M. Sadiq meminta agar seluruh proses pemeriksaan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik, mengingat Provinsi Kepulauan Riau beberapa kali tercatat mengalami kasus serupa mengenai peredaran beras tidak layak konsumsi.
“Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membuat pengusaha merugi akibat turunnya kepercayaan publik yang mengakibatkan turunnya penjualan pengusaha. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Kami dari HIPMI Bintan siap mendukung langkah yang objektif dan terbuka,” ujarnya.
(Vins)










Komentar