Guru: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa atau Korban Sistem Pendidikan

Oleh Deswinta Elfrida
Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Maritim Raja Ali Haji

InDepthNews.Id, Opini – Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi individu dan negara, Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan inovatif, yang menjadi motor penggerak pembangunan. Negara-negara yang maju umumnya memiliki sistem pendidikan yang kuat dan berkualitas.

Guru selalu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Namun, di tengah kompleksitas sistem pendidikan yang terus berubah, muncul pertanyaan: Apakah guru tetap menjadi pahlawan, atau justru korban dari sistem yang tidak berpihak kepada mereka?

Sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan, salah satunya melalui berbagai revisi kurikulum. Setiap perubahan menuntut guru untuk terus beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, administrasi yang semakin rumit, serta tanggung jawab yang semakin berat. Namun, apakah perubahan ini juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan penghargaan yang layak bagi guru?

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban guru, termasuk sertifikasi dan peningkatan profesionalisme. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud): Kemendikbud mengeluarkan berbagai permendikbud yang mengatur tentang kurikulum, penilaian, dan pengembangan guru.

Dalam sistem pendidikan yang ideal, guru seharusnya memiliki kebebasan dalam mengajar, berinovasi, dan berkreasi. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Banyak guru yang terbebani oleh tuntutan administratif yang menyita waktu mereka. Mereka dituntut untuk membuat berbagai laporan, dokumen, dan evaluasi yang sering kali lebih bersifat administratif dibandingkan esensial untuk pembelajaran. Hal ini tentu mengurangi waktu guru untuk fokus pada tugas utamanya, yaitu mengajar dan membimbing siswa.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja guru sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan mengajar mereka. Sistem evaluasi yang lebih menitikberatkan pada hasil ujian siswa, serta berbagai program sertifikasi dan pelatihan yang menambah beban kerja, membuat guru berada dalam tekanan yang besar. Bukannya meningkatkan kualitas pendidikan, sistem ini justru membuat guru kehilangan kebebasan dalam menerapkan metode yang sesuai dengan kondisi siswa mereka.

Di sisi lain, penghargaan terhadap profesi guru masih jauh dari ideal. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji jauh di bawah standar kesejahteraan, padahal mereka memiliki tanggung jawab yang sama beratnya dengan guru berstatus PNS. Sementara itu, kesejahteraan guru sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, yang tidak selalu berpihak kepada mereka.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, semangat guru dalam mendidik anak bangsa tetap tinggi. Mereka tetap berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, meski terbatas oleh sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.

Jika guru benar-benar dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, maka sudah seharusnya sistem pendidikan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka. Reformasi pendidikan yang berpihak pada guru, mengurangi beban administratif yang tidak perlu, serta memastikan kesejahteraan yang layak adalah langkah nyata yang harus segera diambil. Jika tidak, guru bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, melainkan korban dari sistem pendidikan yang terus menekan mereka.

Komentar