Gudang BBM Diduga Ilegal dan Bebas Beroperasi, Aparat Diminta Bertindak Tegas 

InDepthNews.id (Muaro Jambi) – Aktivitas gudang penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite di Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, diduga ilegal. Pantauan di lapangan, Minggu 15 Juni 2026, aktivitas bongkar muat BBM subsidi ke mobil industri lancar dan tanpa hambatan aparat.

Warga sekitar menyebut, gudang itu sudah lama beroperasi menimbun solar subsidi dan luput dari penindakan Aparat Penegak Hukum (APH). Mereka resah karena selain merugikan negara, aktivitas tersebut dikhawatirkan mencemari lingkungan. Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari Polres Muaro Jambi maupun Pertamina.

Berdasarkan investigasi di lokasi, tim menemukan aktivitas penampungan BBM jenis solar di sebuah gudang di Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi.

Sejumlah warga yang ditemui di lokasi menduga gudang tersebut tidak memiliki izin resmi. “Sudah lama beroperasi. Mobil industri sering keluar masuk angkut solar. Setahu kami belum pernah ada tindakan,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak ditulis.

Aktivitas bongkar muat BBM terpantau berlangsung siang hari tanpa penutupan atau pengamanan khusus.

Praktik penimbunan dan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi merupakan tindak pidana. Sesuai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Selain merugikan keuangan negara, warga juga mengkhawatirkan dampak pencemaran lingkungan dari aktivitas gudang ilegal tersebut.

Warga mendesak Aparat Penegak Hukum di di Kabupaten Muaro Jambi untuk segera menindaklanjuti temuan ini. “Ini solar subsidi, hak rakyat. Kalau ditimbun begini jelas merugikan negara. APH harus tegas, jangan dibiarkan,” kata warga lain.

Warga berharap ada sinergi nyata antara APH dan pers dalam memberantas mafia BBM subsidi. Upaya konfirmasi ke Kapolres Muaro Jambi dan pihak Pertamina telah dilakukan, namun hingga Minggu 15 Juni 2026, belum mendapat tanggapan.

(Red)

Komentar