Gubernur Ansar Kukuhkan 70 Desa/kelurahan Sadar Hukum

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sebanyak 70 Desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau di kukuhkan sebagai Desa/kelurahan sadar hukum oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak, Selasa (24/10/2023).

Pengukuhan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham RI Sofyan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri I Nyoman Gede Surya Mataram beserta perwakilan jajaran dari Kemenkumham Kepri maupun OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Kakanwil Kemenkumham Kepri, I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan bahwa terbentuknya desa kelurahan binaan sadar hukum merupakan suatu pencapaian serta perwujudan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM.

“Dalam menentukan desa kelurahan yang layak untuk dikukuhkan sebagai desa kelurahan binaan sadar hukum menuju desa kelurahan sadar hukum, Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan sosialisasi, dan penilaian berdasarkan indikator penilaian” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan Pengukuhan Desa Kelurahan Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi ASN dan Kepala Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini juga agar masyarakat mengerti tentang aturan-aturan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

“juga kita harap jangan sampai ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat di provinsi Kepulauan Riau ini,” harapnya.

I Nyoman pun berharap agar ke-70 desa yang sudah dikukuhkan untuk terus meningkatkan kesadaran akan hukum, apalagi saat ini kapasitas di rutan dan lapas sudah over kapasitas.

“Kondisi lapas di Kepri ini yang sudah over kapasitas atau sudah sekitar 66%, untuk itu perlu kesadaran masyarakat akan hukum, dan kami juga akan lebih gencar untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi komitmen Kanwil Kemenkumham yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja, salah satunya yaitu pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

“Desa/kelurahan binaan tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa/kelurahan lainnya, sehingga terwujudnya masyarakat Kepri yang berbudaya hukum,” ujarnya. (Handoko)

Komentar