Forkorindo Akan Laporkan Dugaan Pelanggaran Dinas PUPR Meranti Terkait Swakelola.

InDepthNews.id (Meranti) –Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) akan laporkan adanya dugaan permainan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 yang bernilai lebih dari 18 Milyar yang terjadi pada proyek Jalan dan Rehabilitasi dalam proyek Swakelola Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sabtu 26/02/2022.

Pasalnya, adanya keanehan yang jelas melanggar mekanisme metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang di laksanakan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, menimbulkan kecurigaan adanya oknum Dinas yang mempermainkan (Kong kali Kong) dengan kontraktor dalam kegiatan pekerjaan Jalan dan rehap Jalan yang semestinya menunggu APBD-P 2021 resmi telah di evaluasi oleh tingkat Provinsi hingga tingkat Kementrian.

Terkait hal itu. TP BATUBARA Selaku Ketua Bidang Investigasi Forkorindo akan melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti kepihak berwajib untuk memeriksa adanya pelanggaran hukum yang terjadi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola sesuai dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Swakelola PBJ sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab Anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

“Kita akan laporkan temuan dan kejanggalan yang kita temukan di Dinas PUPR Meranti terkait Swakelola ke Kejari, Kejati hingga kejaksaan Agung RI serta Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,” ungkapnya.

“Ini baru tentang jalan, baru – baru ini kita juga temukan proyek Swakelola oleh dinas PUPR Meranti tentang jembatan – jembatan di Desa – Desa, itu Anggaran 2021 namun di kerjakan di tahun 2022, kan ini sudah sangat menyalahi aturan, ini PUPR Meranti kok kerjanya sangat kacau sekali, kita juga minta semua aparatur yang terkait agar melakukan Audit terhadap Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti” tutupnya.

Terkait hal ini, Media ini mencoba mengkonfirmasi Mardiansyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti melalui pesan via WhatsApp pribadinya, namun sangat disayangkan, Ardiansyah mengindahkan pesan tersebut (terkesan bungkam).

(Redaksi).

Komentar