Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi di Natuna, Pelaku Terancam Denda Rp 60 Miliar

InDepthNews. Id (Natuna)-Minyak tanah subsidi merupakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dapat dijual dengan harga lebih murah untuk warga yang menerima minyak tanah subsidi  tersebut melalui pendataan dari pihak RT.

Penyalurannya saat ini difokuskan kepada masyarakat setempat yang belum terkonversi ke elpiji di wilayah tertentu, dengan sistem distribusi yang semakin tertutup guna mencegah penyalahgunaan.

Kondisi Penyaluran Saat Ini

Sejak 2007, pemerintah pusat telah menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji secara besar-besaran. Meski demikian, penyaluran minyak tanah bersubsidi masih dilanjutkan di daerah yang belum terjangkau infrastruktur LPG, termasuk di Kabupaten Natuna.

Tujuan kebijakan ini antara lain untuk menghemat anggaran subsidi negara dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak.

Konsumen minyak tanah subsidi sebagian besar adalah masyarakat serta UMKM yang belum dapat beralih ke elpiji. Namun dalam praktiknya, penyaluran minyak tanah subsidi kerap meleset dari kuota dan menghadapi disparitas harga, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

Pemda Tanggapi Informasi Permainan Harga

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agino Riko, mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti informasi yang sudah disampaikan media mengenai adanya indikasi permainan harga minyak tanah subsidi oleh oknum tak bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Riko saat dikonfirmasi di salah satu warung di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (17/11/2025) malam.

Riko menjelaskan bahwa minyak tanah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak dan kebutuhan lainnya.

Harga dari pemerintah pusat adalah Rp 2.500 per liter, ditambah biaya angkut Rp 1.000 ribu per liter mengingat kondisi geografis Natuna yang terdiri dari banyak pulau. Total harga resmi di pangkalan adalah Rp 3.500 per liter.

“Kalau ada yang bermain di atas Rp 3.500 per liter, saya akan memantau langsung di lapangan agar subsidi tepat sasaran sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah Natuna,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada media yang telah memberikan informasi lapangan.

“Kami bekerja dengan keterbatasan. Informasi seperti ini sangat membantu kami dalam melakukan tindakan,” ungkap Riko.

Data Harga di Lapangan, Ada yang Tembus Rp 10.000

Seorang narasumber berinisial A yang tidak ingin dituliskan menyampaikan bahwa ia telah menerima data harga minyak tanah subsidi per kecamatan dari dinas terkait. Berikut data tersebut:

Bunguran Timur: Rp 3.500

Bunguran Timur Laut: Rp 3.600

Bunguran Selatan: Rp 3.500

Bunguran Utara: Rp 4.000

Bunguran Barat: Rp 3.500

Bunguran Tengah: Rp 3.500

Batubi: Rp 5.000

Pulau Tiga Barat: Rp 4.000

Midai: Rp 5.000

Seluan: Rp 6.000

Serasan: Rp 6.800

Pulau Laut: Rp 5.000

Subi: Rp 10.000

Menurutnya, harga yang melebihi Rp 3.500 ribut per liter merupakan indikasi adanya penyimpangan dari diduga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau sudah masuk ke pangkalan, harga bisa berubah ketika ada sisa kuota yang tidak habis. Kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oknum,” tegasnya.

Ia berharap Pemda Natuna segera merespons cepat untuk menghentikan praktik permainan harga agar subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Penyalahgunaan BBM Subsidi Terancam Sanksi Pidana Berat

Pemerintah mengingatkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi termasuk minyak tanah bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, oknum yang menimbun, menaikkan harga, atau menyalurkan minyak tanah subsidi tidak sesuai peruntukan dapat dikenai:

Sanksi Pidana:

Pidana penjara hingga 6 tahun, dan

Denda maksimal Rp 60 miliar.

Ancaman ini tercantum dalam Pasal 55 UU Migas, yang menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dapat dipidana dengan sanksi di atas.

Dengan demikian, praktik menaikkan harga minyak tanah subsidi secara ilegal, memainkan kuota, atau melakukan penimbunan merupakan tindakan kriminal yang dapat diproses hukum.

Harapan Warga

Narasumber A berharap pemerintah daerah  Natuna segera turun tangan.
“Subsidi ini program pemerintah pusat. Harus dinikmati masyarakat sesuai harga yang ditetapkan. Saya berharap Pemda cepat merespons permainan oknum-oknum ini,” ujarnya.

(Ilham)

Komentar