InDepthNews.id (Lingga) — Dugaan penjualan tanah hingga ribuan hektare yang menyeret nama Kepala Desa Marok Kecil, Rusdi, di Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, menjadi sorotan. Untuk itu Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun melakukan penyidikan menyeluruh.
Pasalnya, proses yang disebut berkaitan dengan pelepasan kawasan PT Singkep Payung Perkasa (SPP) tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status hukum lahan, legalitas dokumen, serta kewenangan pemerintah desa dalam proses penguasaan maupun peralihan tanah.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut luas lahan yang disebut mencapai ribuan hektare, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung, siapa pihak yang terlibat, serta apa dasar hukum yang digunakan.
Jika terdapat transaksi atau pengalihan hak atas tanah dalam kawasan tersebut, dokumen dan mekanismenya perlu diperiksa untuk memastikan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal mendasar yang perlu dijelaskan ialah apa yang dimaksud dengan penjualan tanah dalam proses pelepasan kawasan SPP. Apakah terdapat transaksi jual beli, penerbitan surat keterangan atau rekomendasi desa, pengajuan permohonan pelepasan kawasan, atau bentuk administrasi pertanahan lainnya? Perbedaan tersebut penting karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan prosedur yang tidak sama.
Dalam konteks kewenangan pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur tugas dan kewenangan kepala desa. Pasal 26 mengatur kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Pasal 29 huruf c melarang kepala desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya.
Ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk menguji tindakan yang dipersoalkan apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan. Namun, penerapannya terhadap Rusdi harus didasarkan pada fakta dan dokumen yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata pada munculnya dugaan di tengah masyarakat.
Apabila lahan yang dimaksud benar berstatus kawasan hutan, prosesnya juga harus diuji berdasarkan peraturan di bidang kehutanan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan beserta perubahan yang berlaku pada saat proses berlangsung. Pelepasan kawasan hutan memiliki persyaratan dan mekanisme tersendiri, bergantung pada status serta fungsi kawasan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perlu dipastikan apakah lahan tersebut memang berada di dalam kawasan hutan, apakah proses yang dimaksud merupakan pelepasan kawasan hutan secara resmi, dan instansi mana yang menerbitkan keputusan akhirnya. Dokumen yang dikeluarkan pemerintah desa, jika ada, tidak otomatis mengubah status hukum kawasan ataupun menggantikan keputusan pejabat yang berwenang.
Sejumlah pertanyaan penting masih perlu dijawab. Berapa luas lahan yang sebenarnya diproses? Di mana letak dan batas koordinatnya? Siapa pihak yang mengajukan atau menerima dokumen? Apakah terdapat transaksi jual beli, berapa nilai transaksinya jika memang ada, dan dokumen apa yang menjadi dasar penguasaan atau peralihannya? Selain itu, apakah proses tersebut didukung peta, hasil pengukuran, serta persetujuan dari instansi terkait?
Kejelasan dokumen menjadi kunci untuk menentukan apakah peran pemerintah desa sebatas administrasi, bagian dari proses permohonan yang sah, atau justru terdapat tindakan yang melampaui kewenangan. Tanpa bukti tersebut, dugaan penjualan tanah ribuan hektare belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Rusdi perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologi, dasar hukum, serta peran yang dijalankan pemerintah desa dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten Lingga, instansi yang membidangi kehutanan, dan instansi pertanahan juga perlu dimintai keterangan mengenai status lahan, legalitas dokumen, serta tahapan proses yang telah berlangsung.
Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian prosedur atau indikasi pelanggaran, instansi berwenang perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika proses tersebut sah, penjelasan resmi yang disertai dokumen akan membantu memberikan kepastian sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi.
Hingga kini, informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Rusdi telah melakukan penjualan tanah secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Namun, dugaan yang menyangkut lahan hingga ribuan hektare patut ditelusuri secara transparan, terutama untuk memastikan status tanah, keabsahan dokumen, dan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Dalam perkara ini, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah tanah tersebut diperjualbelikan, melainkan apakah objek tanahnya jelas, prosesnya sah, dan setiap pihak bertindak sesuai kewenangannya. Jawaban atas pertanyaan itu harus dibuktikan melalui dokumen dan keterangan resmi, bukan sekadar klaim.
(Red)










Komentar