DPRD Meranti Cari Jalan Tengah, Lingkungan Dijaga Ribuan Pekerja Tetap Terselamatkan

InDepthNews.id (Selatpanjang) – Polemik penertiban aktivitas panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Kepulauan Meranti. Melalui hearing yang digelar di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (11/5/2026) sore, Komisi II DPRD berupaya mencari solusi di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman hilangnya ribuan lapangan pekerjaan.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Syaifi Hasan didampingi Wakil Ketua Mulyono dan Sekretaris Jani Pasaribu. Hadir pula anggota Komisi II lainnya, yakni Sopandi, Pauzi, Lianita Muharni, Al Amin, dan Suji Hartono.

Selain menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendapatan, Dinas Ketenagakerjaan, UMKM, Perkimtan-LH, Perikanan, Bagian Hukum, hingga pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau UPT Kehutanan Provinsi, DPRD juga memanggil sejumlah koperasi yang bergerak di sektor panglong arang untuk dimintai penjelasan.

Usai hearing, Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta menegaskan bahwa DPRD tidak ingin persoalan penertiban panglong arang hanya dilihat dari sisi hukum semata tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat.

Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup memang menjadi kewajiban bersama, namun pemerintah juga harus hadir memberikan solusi agar masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas panglong arang tidak kehilangan mata pencaharian.

“DPRD menghormati seluruh proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan aparat kepolisian dari Polda. Sementara itu, DPRD fokus mendorong solusi agar masyarakat tetap memperoleh kepastian pekerjaan, koperasi mendapatkan kejelasan legalitas, dan pemerintah dapat menghadirkan jalan tengah yang berpihak kepada masyarakat serta tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Antoni menyebutkan, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 1.726 tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas koperasi panglong arang di Kepulauan Meranti. Jumlah tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi memunculkan persoalan sosial baru apabila tidak segera ditangani.

Sebagai langkah awal, DPRD merekomendasikan agar Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM melakukan pendataan rinci terhadap para pekerja terdampak, termasuk memetakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masing-masing pekerja. Hal itu dinilai penting agar pemerintah dapat menyiapkan alternatif pekerjaan maupun program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Ia menilai kondisi masyarakat terdampak, khususnya di Desa Sesap, cukup memprihatinkan karena sebagian besar warga menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan dan aktivitas di panglong arang.

Karena itu, DPRD juga berencana menyurati Dinas Sosial agar masyarakat terdampak dapat memperoleh bantuan dan perhatian pemerintah.

“Skill masyarakat berbeda-beda. Ada yang memang pekerja kasar, ada juga yang memiliki kemampuan lain. Nanti akan didata lagi dan dikelompokkan supaya program bantuan maupun pelatihannya tepat,” katanya.

Selain itu, DPRD juga membuka peluang koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Perikanan dan UMKM guna menyiapkan pelatihan kerja baru apabila aktivitas panglong arang nantinya benar-benar tidak dapat kembali beroperasi.

“Kami tidak tinggal diam. Kami ingin masyarakat bisa bekerja kembali dan lapangan pekerjaan di Kepulauan Meranti tetap bertambah,” tegas Antoni.

Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja yang terdata berasal dari wilayah operasional Koperasi Silpa dan Koperasi Silpa Aulia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Mulyono menambahkan bahwa pihaknya juga menyoroti dugaan adanya pekerja di bawah umur di sejumlah panglong arang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dan harus dilakukan pendataan ulang untuk memastikan apakah para pekerja tersebut sudah layak bekerja atau belum.

“Kita minta nanti dicek lagi terkait pekerja di bawah umur. Itu perlu ditinjau ulang,” katanya.

Mulyono menegaskan DPRD akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya guna menyiapkan bantuan maupun pelatihan kerja bagi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, DPRD juga meminta kejelasan terkait legalitas koperasi dan izin operasional panglong arang yang selama ini beroperasi di Kepulauan Meranti.

Menurutnya, apabila koperasi memiliki izin yang jelas, maka aktivitas usaha seharusnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika legalitas belum lengkap, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.

“Legalitas dan kesesuaian izin operasional perlu diverifikasi secara menyeluruh agar terdapat kepastian hukum bagi seluruh pihak. Jika seluruh ketentuan telah dipenuhi, maka perlu dicarikan solusi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Mulyono mengatakan hearing tersebut baru tahap awal dan DPRD akan kembali menggelar rapat lanjutan pada pekan depan. Dalam pertemuan berikutnya, pihak koperasi dan instansi terkait akan diminta memberikan penjelasan lebih detail terkait tanggung jawab terhadap pekerja, sistem pengupahan, hingga standar kerja yang diterapkan.

“Kita ingin pekerja di panglong arang ini punya standar yang jelas, termasuk soal gaji apakah sudah sesuai UMR atau belum,” pungkasnya.

DPRD Kepulauan Meranti juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan kelestarian kawasan mangrove tetap menjadi perhatian penting dalam pembahasan tersebut. Karena itu, setiap aktivitas usaha ke depan diharapkan tetap memperhatikan ketentuan kehutanan, tata kelola lingkungan, serta prinsip keberlanjutan ekosistem pesisir. (Michael)

Komentar