Penulis : Dwi Aprilia, Mahasiswa
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi : ilmu pemerintahan. NIM: 2305010042
InDepthNews.id (Opini) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025, bahkan memberikan diskon pajak bagi masyarakat, adalah langkah cerdas dan berempati di tengah tekanan ekonomi pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sebagai mahasiswa yang mempelajari kebijakan publik, saya melihat kebijakan ini bukan sekadar strategi populis, melainkan bentuk nyata dari empathy-based fiscal policy — kebijakan fiskal yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas tanpa mengabaikan kemandirian fiskal daerah.
Langkah Pemkab Natuna itu menunjukkan bahwa meningkatkan pendapatan daerah tidak selalu berarti menaikkan pajak. Justru dengan memberi keringanan pajak, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, dan kepatuhan wajib pajak bisa naik secara signifikan.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak lebih dipengaruhi oleh kepercayaan daripada paksaan. Dalam konteks Natuna, diskon PBB bukan pengurangan pendapatan, tapi investasi sosial jangka panjang — membangun budaya pajak yang sehat dan sukarela.
Lebih jauh, kebijakan ini bisa menjadi model reformasi fiskal daerah berbasis insentif. Misalnya, pemerintah bisa memberi potongan pajak tambahan bagi warga yang melakukan pembayaran tepat waktu atau memanfaatkan sistem pembayaran digital (e-PBB). Dengan begitu, selain memperluas basis pajak, pemerintah juga mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Daerah lain, termasuk Lingga dan Anambas, bisa belajar dari strategi Natuna: membangun PAD melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kepercayaan, bukan hanya lewat tarif.
Sebagai Penulis menilai kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa fiskal daerah bisa humanis sekaligus efektif. Pemerintah tidak harus menekan rakyat untuk memperoleh pendapatan; sebaliknya, dengan memberi ruang kelegaan, rakyat akan lebih kooperatif dalam membayar pajak.
Jika setiap kebijakan fiskal dirancang dengan empati dan inovasi seperti yang dilakukan Pemkab Natuna, maka desentralisasi fiskal benar-benar akan menciptakan kesejahteraan yang merata bukan sekadar angka dalam APBD.










Komentar