Disinyalir Ada Kong Kalikong Tim Banggar Dengan Tim Anggaran Pemda Bintan

InDepthNews.id (Bintan) – Tim banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diduga ada kong kalikong dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Hal ini menjadi polemik dan pertanyaan besar oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bintan yang dinaungi sejumlah 8 orang diantaranya selaku Ketua Komisi Zulfaefi, Wakil Ketua Arwan, Sekretaris M. Toha, Anggota Zulkifli, Suherianto, M. Najib dan Tarmizi, diungkapkan ke awak media ini, Sabtu (25/11/23).

Dikatakan, M. Toha selaku Sekretaris Komisi II melihat ada keanehan dalam pembahasan anggaran APBD antara Tim Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Terkesan Tim Banggar diam setelah disogok dengan penambahan Pokir sebesar 500 Juta oleh Tim TAPD, sehingga dengan leluasa mengunakan APBD untuk kepentingan pemerintah itu sendiri dan justru kepentingan masyarakat dikesampingkan, ” ungkapnya.

Selanjutnya, Najib juga menyampaikan, Otak-atik yang tidak mencerminkan rasa kebersamaan dan keadilan seharusnya dijunjung tinggi oleh kawan-kawan di Banggar yang merupakan perwakilan kawan-kawan Dewan.

“Merasa aneh aja dipotong Pokir demi menutupi biaya Perjalanan Dinas, sementara Anggota Banggar mendapatkan penambahan Pokir senilai 500 Juta. Belum lagi untuk unsur pimpinan yang nilainya fantastis, patut diduga ada maksud yang terselubung antara Anggota Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan yang diketuai oleh Supriono untuk memuluskan keinginan pemerintah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan cara tim TAPD memberikan porsi Pokir yang besar kepada team Banggar DPRD Bintan, ” ujarnya.

Sambungnya, perbedaan nilai Pokir antara anggota biasa dengan Anggota Banggar yang jauh berbeda tidak pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya, “Ada Apa Sebenarnya?, ” ucapnya.

Kemudian masih dalam kesempatan yang sama terkait hal tersebut Tarmizi juga mengatakan, seharusnya Tim Banggar hendaknya memperjuangkan aspirasi aspirasi masyarakat.

“Sebagaimana sumpah jabatan sewaktu menjadi anggota DPRD Bintan dan ternyata sebaliknya, justru menjadi penghianat masyarakat dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah/tim TAPD bahkan ada yang membela mati-matian kepentingan pemerintah bahkan anggaran di Sekwan yang sebelum sebelumnya 44 Miliar kemudian dipotong menjadi 27 Miliar (dikurang 37%-red) oleh tim TAPD, ” tegasnya.

Lebih lanjut, padahal kondisi keuangan daerah baik-baik saja tetapi Tim Banggar juga diam, padahal banyak kegiatan kegiatan Dewan yang dipangkas, supaya Tim Banggar diam, itulah disogok dengan penambahan Pokir, ” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kalau lah pemotongan tersebut merata di semua OPD kemudian anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, tentu sangat baik sekali, justru ini sebaliknya, hasil pemotongan dari anggaran sekwan 17 Miliar justru dibagi-bagi ke beberapa OPD untuk kepentingan OPD tersebut, begitulah buruknya kepemimpinan bupati sekarang, ” jelas pungkasnya.

Hingga berita ini diunggah, klarifikasi dan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait masih dilakukan awak media ini.(Rat)

Komentar