InDepthNews.id (Bintan) – Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bintan yang berlokasi di Km 18 Jalan Nusantara Kijang sungguh memprihatinkan.Jika ditelusuri keberadaan Kantor ini, terlihatk umuh dan tidak asri bahkan pengelolaan tata ruang Kantor jauh dari standart kelayakan.
Sekilas dipandang dari pinggiran jalan raya tampak sepi dan tidak ada aktivitas, ternyata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan salah satu aset Pemkab Bintan yang sangat menjanjikan sebab bersentuhan langsung dengan giat Masyarakat untuk meningkatkan Pundi- pundi Perekonomian dari berbagai aspek sesuai dengan tupoksi Kedinasan.
Sejalan dengan hasil investigasi dilapangan, Kantor Sekretariat ini tidak representatif termasuk daya tampung ruangan tidak memadai sehingga percis di seberang jalan Sungai Lekop harus menempati Gedung Kantor Perkebunan bangunan lama yang diperuntukkan ruang Unit Pelayanan Terpadu (UPT) perangkat kerja.
Anehnya, penataan tata ruang Kantor sangat minim sekali, tingkat kebersihan lingkungan tidak terawat, belum lagi fasilitas Kantor cukup sederhana saja. Dari sejumlah Gedung Kantor Pemerintah di Pemkab Bintan Buyu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terletak di Jalan Nusantara Km 18 arah Kijang masuk nominasi terpuruk.
Apakah setiap tahun anggaran
tidak ada dana Pemeliharaan perawatan Kantor atau sengaja dibiarkan? jawabannya terpulang kepada Bupati Bintan, Robby Kurniawan sebagai penguasa daerah.
Penjejakan terkini InDepthNews di Kantor Sekretariat, Kamis (02/05/2024) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ternyata memiliki enam Kabid berpangkat eselon III diantaranya; Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian (holtikultura), Kabid Perkebunan, Peternakan, Peralatan, Pupuk dan benih ditambah dengan Sub bagian lainnya.
Bila dikaji dari aspek kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan sangat luar biasa sampai menempatkan enam Kabid yang tidak seyogianya dimiliki Kantor Dinas lain namun yang menjadi tanda tanya besar, mengapa Kantor Kedinasan dimaksud tidak tertata rapi dan tidak tersentuh revitalisasi?.
Wartawan Indepth News telah berupaya mengkonfirmasi kepada Pimpinan Kantor, sayangnya Buk Kadis, Sry Heny Utami, S.Pd.M.Si lumayan sulit bertemu karena banyak kegiatan diluar Kantor. Salah seorang staf Pegawai Kantor diruang Sekretariat bernama Wahyu menyatakan, ” Buk Kadis banyak giat dilapangan dan terkadang sering keluar untuk menghadiri agenda rapat di Kantor Bupati, ” tutur Wahyu, Kamis (02/05/2024)
Keterangan terpisah juga dijelaskan oleh Barus (Sapaan akrabnya) yang juga Staf Pegawai diruang Sekretariat,
“Iya benar, Buk Kadis sedang keluar Kantor ada urusan penting.Tadi pagi masuk sebentar karena ada agenda rapat dikantor ini dan tidak lama kemudian sudah pergi, ” pungkasnya Barus.
Tidak dapat dipungkiri, dari berbagai bidang pekerjaan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan, tidak pelak lagi, nada sumbang
yang kurang sedap terdengar Telinga terkait dengan sistem kerja sesuai dengan tupoksi Kedinasan boleh saja bermunculan, persoalan “Benar atau Tidak”, terpulang kepada pihak yang merasakan.
Sedikitnya ada dua item point penting butuh klarifikasi dan penjelasan terkait dengan bidang kegiatan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan. Menurut sumber InDepthNews yang layak dipercaya sembari enggan disebut jati dirinya menyatakan, bahwa ada beberapa pihak ketiga (rekanan) mundur ditengah jalan pada awalnya telah mendapatkan paket Proyek pekerjaan dikarenakan permintaan Fee mencapai 15 persen dari oknum tertentu.
Selanjutnya, penyerahan bidang paket pekerjaan terkesan tebang pilih karena ada kedekatan (Nepotisme) sehingga Masyarakat yang termasuk kategori Kelompok Tani merasa dirugikan karena transparansi sulit didapatkan dari PPTK bidang proyek.
Menurut keterangan yang diperoleh awak media InDepthNews ketika dikonfirmasi dari salah seorang Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian (holtikultura) Buk Ita Rosmeili, Kamis (02/05/2024) menampik nada sumbang dimaksud yang dialamatkan kepada mereka.
“Itu tidak benar Pak, informasi
seperti itu tidak akurat tanpa ada pembuktian. Oknum Narasumber itu bohong dan sengaja menciptakan opini liar untuk kegaduhan, ” tegas Buk Ita serius.
Lebih jauh lagi Buk Ita memaparkan, Paket Proyek yang dikelola semua bidang jelas ada aturan memenuhi kriteria dan persyaratan. Semua bidang paket pekerjaan mengenal sistem aplikasi E- Katalog, kemudian semua Kelompok Tani yang mendapatkan paket pekerjaan harus terseleksi dengan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIPP), syarat utama lagi semua bidang Kelompok Tani harus terdata, terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja.
“Jadi kami ada aturan dan tata cara setiap membuat keputusan sebab landasan aturan hukumnya sudah jelas.
Anggaran belanja kami sangat terbatas, jadi harus mampu mengelola dan mendesain agar berjalan dengan efektif, ” ujar Buk Ita.
Buk Ita kembali lagi menggambarkan, persoalan paket proyek masuk kategori
PL dan PML bukan serta merta menjadi hak otoritas Kantor Kedinasan namun campur tangan Wakil Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Bintan khususnya Komisi II tidak bisa terlepas dari pengawasan.
“Jadi perlu kami luruskan, bahwa paket Proyek semua bidang dikantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan anggarannya sangat terbatas seperti PL dan PML masuk kategori Pokok Pikiran anggota dewan (Pokir),” tegasnya.
“Untuk lebih jauh mengomentari
seperti apa tata kerjanya apalagi menyangkut Fee. Saya tidak ada kewenangan menjawab secara rinci karena menyangkut bidang masing- masing, jadi substansinya jelas berbeda,” sambungnya.
Ditanya, apakah paket pekerjaan sudah jalan? Buk Ita menjawab, ada yang sedang berjalan dan sebagian kegiatan ada juga masih tahap perencanaan. (RS)
Comment