Dijadikan Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Lahan, Siapa sebenarnya Sosok Hasan?

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Sekilas melihat profile Hasan, tampak biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol dari sudut pandang penampilanya, postur tubuh berbadan kecil dan Imut. Kemudian jam terbang dibirokrasi Pemerintahan pun masih tergolong kelas menengah, akan tetapi sepak terjangnya luar biasa.

Menelusuri perjalanan karier dan prestasi Hasan.S.sos tampak belum ada yang menonjol, termasuk posisi jabatan masih dapat dihitung dengan jari tangan, setidaknya beliau pernah menduduki beberapa jabatan yakni sebagai Kepala Kelurahan Sei Lekop, Camat Bintan Timur Pemkab Bintan di era Ansar Ahmad menjabat Bupati Bintan.

Setelah Bupati Bintan, Ansar Ahmad. SE.MM sukses memimpin daerah kabupaten Bintan, jejak karier Ansar semakin melejit, mundur sebagai anggota DPR-RI, dan mencalonkan Gubernur Kepri dan akhirnya pada tahun 2000 terpilih sebagai Gubernur Kepulauan Riau berpasangan dengan Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina.

Kesuksesan Ansar Ahmad menjadi Gubernur Kepri, yang dilantik pada tanggal 25 Februari 2021, oleh Presiden RI, Ir Joko Widodo di Istana Kepresidenan masa bhakti 2000-2025.

Selang tak beberapa lama usai dilantik Ansar Ahmad pun mulai menyusun kabinet, disinilah kembali muncul wajah Hasan.S.Sos yang ikut terbonceng di Perahu baru Ansar Ahmad.

Menitih karier pertamanya di Pemprov Kepri, Hasan awalnya dipromosikan sebagai Kabag Humas dan kemudian berselang tiga bulan Hasan dipercaya menjadi Kabiro Humas dan Protokol dengan jenjang jabatan eselon II.

Tidak sampai setahun sebagai
Kabiro Humas dan Protokol, Hasan hijrah lagi menjabat Kadiskominfo Kepri.

Selesainya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang dan harus diisi dengan PJ, muncullah kembali nama Hasan di ruang-ruang publik, yang katanya akan ditunjuk oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjadi PJ. Walikota Tanjungpinang.

Keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3732 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang atasnama Hasan. Hasan Pun kemudian dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.

Sejak dilantik, hasan pun mulai bekerja, namanya pun bersinar di kota Tanjungpinang dengan berbagai program kegiatan yang dikomandoinya. Tak segan-segan Hasan pun ikut berbaur dengan berbagai kalangan masyarakat, salah satunya merekrut ratusan masyarakat untuk membersihkan dan mempercantik wajah kota Tanjungpinang.

Posisi Hasan yang juga masih menjabat Kadiskominfo Kepri merangkap PJ Walikota untuk mengisi kekosongan Walikota definitif, kembali mengisi ruang publik sebagai salah satu kandidat walikota Tanjungpinang pada pemilu serentak yang akan digelar pada 27 November tahun 2024 nanti.

Tahapan Pemilukada serentak pun sudah mulai bergerak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kota dan Kabupaten. Nama-nama Balon ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten kini mulai terendus, Balon Walikota misalnya, Rahma (Incumbent) disebut peringkat pertama sesuai dengan hasil survei, nama Lis Darmansyah turut serta bertarung merebut Kursi Walikota Tanjungpinang, maka tidak tertutup kemungkinan Pj Walikota Tanjungpinang Hasan pun akan ikut serta sebagai bursa calon Walikota Tanjungpinang nantinya.

Nasib Pj Walikota ditangan Mendagri?

Ironisnya, Hasan yang selama ini terlihat gesit dan energik sepertinya akan mengurung keinginannya sebagai bursa calon walikota Tanjungpinang karena terjerat kasus pemalsuan surat lahan milik PT. Bintan Properti Indo yang sebelumnya dikuasai PT. Expasindo Raya yang berlokasi dijalan Lintas Timur Batu 23 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur
Pemkab Bintan.

Ibarat Kata pepatah ” Sepandai
Tupai meloncat tetap jatuh juga”, Kini langkah perjalanan Hasan sedikit terganjal setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Bintan dengan kasus penjualan lahan milik PT. Bintan Properti Indo.

Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo dalam keterangan Pers-nya menyebut, tiga orang tersangka telah ditetapkan inisial H, MH dan B. Tiga serangkai tersangka ini berperan sebagai starring atau pelaku utama penyebrotan maupun penjualan lahan milik PT. Bintan Properti Indonesia (BPI) yang menguntungkan pribadi.

Ditegaskan Kapolres Bintan, AKBP Riky Iswoyo lagi melalui Kasi Humas Iptu. Missyamsu Alson ketika dihubungi Awak media InDepthNews lewat Handphone selulernya Kamis (9/5/2024), Dua orang dari tiga tersangka telah resmi ditahan oleh Polres Bintan yakni, MR dan B terhitung sejak tanggal 7 Mei 2024 selama 20 hari sampai tanggal 26 Mei 2024.

Kemudian setelah 20 hari penahanan, berkas perkaranya akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Khusus untuk penahanan Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan belum saatnya, karena masih menunggu balasan surat Polres Bintan dari Mendagri.

“Polres Bintan belum bisa melakukan penahanan Pj Walikota sebab merupakan pejabat Pemerintah jadi ada aturan tertentu, namun jika selama 30 hari tidak ada balasan surat dari Mendagri terhitung sejak tanggal 3 Mei
2024, kita berhak menjemput paksa untuk penahanan Hasan sesuai dengan aturan hukum dan kewenangan kita, ” Pungkas Iptu Alson.

Dipertegas Iptu Alson lagi, ketiga tersangka penjualan lahan milik PT. Bintan Properti Indonesia (BPI), dijerat dengan hukuman pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 264 ayat(1) KUHP ancaman hukuman delapan tahun penjara.

“Ancaman hukuman selanjutnya
boleh saja dipidanakan melanggar pasal 263 ayat(2) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.” Jadi kita pelajari dulu dengan matang pasal berapa yang paling relevan sanksi hukumnya dan apakah kedua pasal yang dimaksud telah memenuhi unsur kita lihat nanti, ” tutur Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Alson meyakinkan.

Sementara Bupati Bintan, Roby Kurniawan dalam keterangan Persnya Rabu (8/5)menyatakan, telah mengantongi nama MR yang berstatus ASN sebagai Kabid Lalulintas Dishub Pemkab Bintan.

” Iya betul, nama MR sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sei Lekop dan sekarang Kabid Lalulintas di Kantor Dishub Pemkab Bintan, Beliau akan diambil tindakan tegas dan pasti akan berproses karena sudah terbukti melanggar hukum kedisplinan sebagai ASN,” ujar Bupati Bintan Roby Kurniawan.

Masih seputar pernyataan, Roby Kurniawan menegaskan bahwa setiap ASN yang melanggar kedispilanan Pegawai karena terlibat kasus pidana akan diberikan tindakan tegas dengan pemberhentian.

“Begitu juga dengan kasus pidana MR, hari Senin(13/5) dengan resmi Saya akan berhentikan dari jabatanya dengan alasan melawan hukum terjerat hukum pidana,” ungkap Bupati Bintan, Roby mengakhiri. (RS)

Komentar