Diduga Tanpa Izin, Pengelola Bukit Dangas Lakukan Pungutan Liar

InDepthNews. Id (Batam)-Dugaan praktik pungutan liar dan pengelolaan wisata ilegal kembali mencuat di publik di kawasan wisata Bukit Dangas, Kota Batam. Lokasi yang seharusnya menjadi area publik tersebut diduga dikuasai oknum tertentu yang memanfaatkan tempat itu untuk menarik biaya secara sepihak kepada para pengunjung.

Seorang perempuan penjaga lokasi bahkan diketahui memaksa setiap pengunjung termasuk jurnalis untuk membayar Rp6.000 hanya karena duduk di area tersebut.

Ketika diminta menunjukkan izin operasional wisata, perempuan itu justru mengklaim lokasi tersebut milik pribadi.

“Ini lokasi milik Ahmat Nipon, sebelah sini milik Ai Ainum Habibi,” ucap perempuan tersebut sambil melontarkan kata-kata kasar kepada awak media. Ia bahkan mengaku memiliki saudara yang bekerja di salah satu kantor berita nasional.

Sikap arogan tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait legalitas pengelolaan Bukit Dangas, serta dugaan adanya kelompok yang menguasai kawasan publik tanpa dasar hukum yang jelas.

Upaya konfirmasi dilakukan kepada pihak yang disebut sebagai pemilik lahan, Ahmat Nipon. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum merespons panggilan maupun pesan yang dikirimkan.

Diduga Tak Berizin, Melanggar UU Kepariwisataan

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan wisata di Bukit Dangas belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Jika benar demikian, aktivitas tersebut berpotensi melanggar UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam terkait pengelolaan destinasi wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, saat dimintai konfirmasi belum memberikan respons. Namun, sumber di internal dinas memastikan belum ada permohonan izin atau pengajuan pengelolaan wisata atas nama individu maupun kelompok di Bukit Dangas.

“Jika benar ada pungutan liar dan pengelolaan wisata tanpa izin, kami akan berkoordinasi dengan kecamatan setempat serta pihak kepolisian untuk penertiban,” ujar sumber Dispar kepada media saat ditemui di kantor Dispar Batam.

Polisi Diminta Bertindak

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kapolsek Sekupang, namun nomor kontak yang dihubungi belum tersambung. Pihak media memastikan akan meminta klarifikasi lebih lanjut terkait aktivitas ilegal yang dinilai merugikan masyarakat serta mencoreng citra pariwisata Kota Batam.

“Kami akan turun mengecek langsung ke lokasi. Jika ditemukan unsur pemalakan dan pengelolaan tanpa izin, kasus ini akan kami laporkan kepada penegak hukum,” tegas salah satu awak media di lapangan.

Masyarakat Minta Penindakan.

Warga berharap Pemko Batam dan aparat penegak hukum segera bertindak. Bukit Dangas diharapkan kembali menjadi ruang publik yang nyaman, aman, dan tertib-bukan ajang pungli berkedok wisata.

(Ilham)

Komentar