Diduga Menejer B-LOG Kalbar Dapat Setoran dari Vendor, Aparat Penegak Hukum di Mintak Bertindak

InDepthNews.id (Kalbar)-PT Trimitra Trans Persada atau B-LOG, perusahaan bergerak di bidang logistik terintegrasi, tersebut, kini menjadi sorotan tajam di tegah publik menyusul munculnya, ada dugaan praktik setoran dari sejumlah vendor yang beroperasi dalam jaringan bisnis to bisnis oleh pihak perusahaan B-LOG di Kalimatan Barat (Kalbar) dan Pontianak.

Dugaan tersebut mencuat ke publik setelah seorang narasumber berinisial L menyampaikan informasi kepada media mengenai adanya dugaan pemberian uang secara rutin dari sejumlah vendor kepada salah seorang manajer B-LOG di Kalimantan Barat berinisial YP.

Menurut L, terdapat sekitar 4-5 orang vendor diduga memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada YP. Nilainya mencapai puluhan juta rupiah setiap 1 orang vendor secara keseluruhan YP meraih keuntungan pribadinya sekitar hampir puluhan juta rupiah perbulan.

“Diduga ada vendor yang memberikan setoran di setiap bulannya, dengan jumlah hampir mencapai puluhan juta rupiah dan dilakukan oleh beberapa vendor,” ujar L saat dikonfirmasi media ini melalui sambungan WhatsApp. Selasa (11/8/2026).

Ini Akibat Vendor Menolak Setoran ke YP.

L mengungkapkan bahwa dugaan ketika vendor yang tidak mau mengikuti dalam aturan permainan yang di buat oleh YP, maka vendor tersebut akan di pecat dari perusahaan tersebut tampa sebab yang jelas.

Menurut dia, pernah terdapat seorang vendor menolak untuk memberikan sejumlah uang setoran dan kemudian tidak lagi mendapatkan pekerjaan atau hubungan kerja dengan perusahaan.

“Maka saya berharap ke aparat penegak hukum maupun pimpinan tertinggi di perusahaan B-LOG untuk segera dapat mencopot inisial YP dari jabatannya dan tidak lagi memperlakukan karyawan seenak hatinya.,”Tegasnya.

Informasi tersebut tentu membutuhkan verifikasi lebih lanjut, termasuk dengan memeriksa kontrak kerja sama maupun  mekanisme pemilihan vendor, evaluasi kinerja vendor dan alasan resmi dalam penghentian kerja sama oleh pimpinan tertinggi didalam suatu perusahaan.

Jika benar terdapat permintaan atau penerimaan uang setoran sebagai syarat untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperlancar pekerjaan, maka persoalannya tidak lagi sekadar masalah internal perusahaan malakin masuk ke dalam unsur pidana.

Dugaan “UANG PELICIN” Perlu Diusut  oleh Pimpinan tertinggi perusahaan dan Aparat Penegak Hukum.

Dalam perspektif hukum, dugaan dalam penerimaan uang dari pihak lain oleh seseorang dalam rangka memengaruhi tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan tugasnya maka dapat menjadi persoalan pidana apabila seluruh unsur delik sudah terpenuhi.

Salah satu ketentuan yang relevan untuk dikaji adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pasal 3 UU tersebut mengatur mengenai orang yang menerima sesuatu atau janji dengan mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar dirinya dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya menyangkut kepentingan umum.

Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

KECELAKAAN KERJA JUGA DISEBUT-DISEBUT

Tidak hanya persoalan vendor, L juga menyoroti dugaan kebijakan internal terkait kecelakaan didalam bekerja.

Menurut L, apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja di lapangan, YP disebut melarang pekerja mengunggah informasi mengenai kejadian tersebut melalui WhatsApp maupun media sosial.

“Kalau ketahuan memposting di media sosial akan dipecat tanpa menjelaskan kesalahan terhadap pekerja,” kata L.

Jika benar terdapat kecelakaan kerja, maka persoalan utamanya semestinya berkaitan dengan Keselamatan maupun  Kesehatan Kerja (K3) dalam penanganan terhadap korban untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan tersebut.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberikan dasar perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja. Sementara PP Nomor 50 Tahun 2012 mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), termasuk pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menjelaskan K3 sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Pimpinan B-LOG tertinggi harus buka mata.

Dugaan tersebut kini menyisakan dalam sejumlah pertanyaan penting di publik.

Apakah benar terdapat pembayaran rutin dari vendor kepada oknum pihak manajemen?

Jika benar, berapa nilai sebenarnya dan melalui mekanisme apa pembayaran tersebut dilakukan?

Apakah pembayaran masuk ke rekening pribadi atau rekening perusahaan?

Apakah terdapat komunikasi WhatsApp, bukti transfer, kuitansi, invoice, atau dokumen lain yang berkaitan dengan dugaan setoran?

Apakah terdapat vendor yang kehilangan pekerjaan setelah menolak memberikan uang?

Dan apakah perusahaan memiliki mekanisme pengawasan internal untuk mencegah konflik kepentingan maupun praktik pembayaran tidak resmi dalam hubungan dengan vendor?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar persoalan ini tidak berkembang dan menjadi asumsi liar di tengah publik.

Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Manajer PT Trimitra Trans Persada atau B-LOG di Kalimantan Barat berinisial YP melalui sambungan pesan WhatsApp pada Selasa (11/8/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dan tanggapan YP belum diperoleh.

Media ini juga membuka ruang hak jawab bagi YP maupun manajemen PT Trimitra Trans Persada atau B-LOG apabila terdapat informasi didalam pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta.

(Ilham)

Komentar