Diduga Marak, Mafia Pelangsir BBM Bersubsidi di SPBU Rantau Puri Beroperasi Terang-terangan, APH Diminta Bertindak Tegas

InDepthNews.id (Batanghari) – Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Aktivitas yang diduga dilakukan oleh para pelangsir solar subsidi disebut berlangsung di SPBU 24.366.72 Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dan dinilai telah merugikan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (23/7/2026), sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk melangsir BBM tampak keluar-masuk area SPBU secara berulang dalam selang waktu sekitar 15 menit. Antrean kendaraan tersebut bahkan disebut memanjang hingga ke bahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang hendak mengisi BBM bersubsidi.

Sejumlah warga menduga praktik tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya tindakan tegas dari pihak terkait. Mereka juga menduga terdapat pembiaran atau kemungkinan keterlibatan oknum tertentu, meski dugaan tersebut masih perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

Menurut informasi yang dihimpun, kendaraan yang diduga digunakan untuk melangsir BBM menggunakan tangki yang telah dimodifikasi atau memiliki kapasitas lebih besar dari standar kendaraan pada umumnya. Dalam sehari, satu kendaraan diduga mampu memperoleh sekitar 300 hingga 400 liter solar bersubsidi melalui pengisian berulang.

Padahal, sesuai ketentuan Program Subsidi Tepat Pertamina, pembelian solar bersubsidi dibatasi berdasarkan jenis kendaraan, yakni:

  • Kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari.
  • Kendaraan angkutan barang atau penumpang roda empat maksimal 80 liter per hari.
  • Kendaraan roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari.
  • Kendaraan yang belum terdaftar atau belum memiliki QR Code maksimal 20 liter per hari.

Apabila benar terjadi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, maka perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena sering kesulitan memperoleh solar bersubsidi akibat antrean kendaraan yang diduga merupakan pelangsir.

“Solar subsidi itu seharusnya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami sering tidak kebagian karena diduga sudah diborong oleh para pelangsir. Kami berharap aparat segera turun tangan dan menindak tegas apabila memang ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Masyarakat juga berharap Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pengisian BBM di SPBU tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran, warga meminta agar penindakan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU 24.366.72 Rantau Puri, pihak Polsek Muara Bulian, maupun Polres Batanghari terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan akan memberikan ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Ari)

Komentar