Diduga Libatkan TKA Tanpa Visa Kerja, PT China Construction Yangtze River Indonesia Disorot, Pengawasan Imigrasi Dipertanyakan

InDepthNews.id (Batam)-Dugaan kuat adanya pelanggaran pihak keimigrasian kembali mencuat di Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), Sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) diduga bekerja tanpa mengantongi visa kerja dan izin tinggal yang sah di lingkungan PT China Construction Yangtze River Indonesia.

Temuan ini memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan Kantor Imigrasi setempat. Informasi tersebut diperoleh dari laporan masyarakat yang disampaikan kepada awak media pada Senin (12/1/2025).

Demi alasan dan keamanan, pelapor meminta identitasnya dirahasiakan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun para TKA tersebut diduga melakukan aktivitas kerja secara aktif di area proyek tanpa dokumen keimigrasian resmi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih jauh, dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan izin tinggal dan visa kerja.

Warga juga melaporkan bahwa sejumlah TKA diduga melakukan pekerjaan non-keahlian bahkan disebut bekerja sebagai buruh kasar di lapangan. Padahal secara normatif, dan penggunaan TKA dibatasi hanya pada jabatan tertentu yang membutuhkan kompetensi dan keahlian khusus.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 122 huruf a, yang mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu pihak pemberi kerja juga akan dapat terseret dijerat ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan orang asing yang tidak memiliki izin kerja dan izin tinggal yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.

Kondisi tersebut sekaligus menimbulkan sorotan tajam dari peran pengawasan pihak Imigrasi. Publik mempertanyakan bagaimana aktivitas TKA tersebut dapat berlangsung tanpa ada tindakan tegas, terlebih jika kegiatan tersebut telah berjalan dalam kurun waktu tertentu.

“Jika benar mereka bekerja tanpa visa kerja dan bahkan sebagai buruh kasar, ini bukan lagi pelanggaran administratif tetapi sudah masuk ranah tindak pidana. Serta dari pengawasan Imigrasi patut dipertanyakan,” ujar salah satu warga.

Masyarakat juga mendesak agar aparat Imigrasi bersama instansi terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan DPRD, segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara terbuka dan transparan ke lokasi proyek.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan hukum sekaligus menjaga kewibawaan negara dalam penegakan aturan keimigrasian.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya menghubungi pihak Humas Imigrasi untuk meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp. Namun belum diperoleh tanggapan dan pihak-pihak perusahaan juga belum memberikan pernyataan terkait dugaan tersebut.

Media ini juga menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan laporan awal berbasis informasi masyarakat dan juga akan terus dikembangkan melalui konfirmasi lanjutan serta pendalaman lapangan dan klarifikasi yang resmi dari instansi-instansi berwenang dan pihak perusahaan guna memastikan akurasi dan keberimbangan informasi.

(Ilham)

Komentar