Diduga Gudang Penimbunan Langsiran dari SPBU Tidak Tersentuh APH

InDepthNews.id (Jambi) – Aktivitas gudang Bahan Bakar Minyak ilegal, Jalan Penerangan, Bagan Pete Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, yang diduga Milik oknum Sirait dan Lubis yang berada di Bagan Pete Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi saat ini masih beroperasi aman dan lancar tak tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH) setempat. Kamis (16/04/2026).

Berdasarkan pantauan langsung dilapangan kedua gudang tersebut masih aktif beroperasi meskipun dari pihak kepolisian Polda Jambi, terus berupaya melakukan Razia, dalam memberantas kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal langsiran yang di olah dengan secara manual digudang-gudang yang diduga aktivitasnya mencampurkan/mengoplos bahan Bakar Bakar subsidi jenis solar dan Pertalite dengan minyak bumi yang di olah.

Lokasi kedua gudang ini yang berada tidak jauh dari pemukiman rumah warga sekitar, dikhawatirkan akan menjadi dampak buruk terhadap masyarakat, seperti terjadinya ledakan, pencemaran lingkungan dan kebakaran.

Gudang BBM Diduga Illegal Milik Lubis yang berada di Bagan Pete Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi / Foto: Ari

Salah satu warga yang dimintai tanggapannya terkait keberadaan gudang penimbunan langsiran dari SPBU yang tak jauh dari pemukiman mereka meminta agar di wilayah mereka jangan ada gudang penimbunan BBM, karena dikuatirkan akan menimbulkan kebakaran.

“Sudah banyak contoh, dimana gudang-gudang penimbunan BBM itu terbakar, kami tidak mau nantinya terjadi di wilayah kami,” ujar warga yang enggan disebut namanya.

Di minta aparat kepolisian Polda Jambi maupun Mabes Polri segera bertindak tegas, untuk menutup kegiatan Penimbunan BBM ilegal dan menjerat pelaku, Sesuai UUD migas.

Sebagai diketahui, penimbunan BBM bersubsidi ilegal pelaku bisa di jerat tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan bahan bakar minyak yakni pasal angka 9 UU RI NO .11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 55 UU RI No.22 tahun 2021 tentang minyak gas dan bumi pasal 55 KHUP pidana dan bagi pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar. (Ari)

Komentar