Diduga Bebas Beroperasi, Penampungan Scrap Ilegal di Batam Kebal Hukum

InDepthNews.id (Batam)-Lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam seorang oknum pengusaha penampungan besi scrap yang diduga kuat melakukan beroperasi secara ilegal dikawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

Disinyalir menggunakan LPG bersubsidi untuk menunjang aktivitas usahanya. Lokasi usaha tersebut berada di samping PT Nippon Steel, Tanjung Uncang. (23/12/2025).

Hasil dari pantauan dilapangan tersebut menunjukkan gudang penampungan limbah besi dan tembaga tersebut diduga tidak mengantongi izin usaha.

Hal ini diperkuat dengan tidak adanya papan nama atau plang usaha, serta lokasi bangunan yang berdiri di atas ROW jalan.

Ironisnya, hingga kini tidak terlihat adanya tindakan dari instansi terkait, baik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.

Usaha yang diduga milik Sulben Sirait alias Anista Baban tersebut disinyalir tidak memiliki izin pengelolaan limbah, termasuk izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain itu, untuk kegiatan pemotongan besi, oknum pengusaha tersebut diduga kuat menggunakan LPG bersubsidi yang seharusnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, bukan untuk kepentingan usaha komersial.

Lebih memprihatinkan berdasarkan dalam penelusuran, pemilik usaha ini pada tahun 2024 lalu pernah tersandung kasus hukum sebagai penadah tembaga curian. Namun, aktivitas serupa diduga kembali berjalan tanpa adanya efek jera.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum.

Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Sulben Sirait melalui pesan WhatsApp terkait beberapa hal, di antaranya:

Penggunaan LPG subsidi untuk kegiatan pemotongan besi;

Kepemilikan surat izin usaha dan izin didalam pengelolaan limbah, termasuk penampungan besi scrap dan tembaga
legalitas dokumen besi atau tembaga yang dibeli dalam setiap transaksi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si., saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (23/12/2025) melalui WhatsApp, diketahui hanya membaca pesan konfirmasi tanpa memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Saat dikonfirmasi oleh media ini terkait dugaan penggunaan LPG subsidi untuk usaha pemotongan besi scrap ilegal dan tidak ada tanggapan yang diberikan hingga berita ini dipublikasikan.

Minimnya respons dari instansi terkait semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas usaha ilegal tersebut. Media ini akan terus melakukan penelusuran dan mendorong aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas demi penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

(Ilham)

Komentar