InDepthNews.id (Jambi) – Kesal, geram dan marah, kiranya itulah ekspresi yang digambarkan oleh Lukman aktivis jambi, dimana ketika dirinya mempertanyakan dugaan gratifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jambi kepada Momon selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Jambi, namun nomor handphonenya di blokir oleh sang Kadis.
Bukannya jawaban yang didapatkan, namun Kadis PUPR Jambi seolah menghindari dari persoalan yang harus dijawab guna informasi publik kepada masyarakat.
Tindakan itu tentunya merupakan langkah yang tidak terpuji yang ditunjukkan oleh seorang pejabat negara yang digaji dari uang rakyat untuk melayani, bukan untuk menghindar!
“Ini bukan hanya tindakan tidak profesional, tetapi juga mencerminkan mental pengecut seorang pejabat yang tidak siap bertanggung jawab atas tugasnya. Pejabat seperti Momon harus diingatkan, bahwa dia adalah pelayan masyarakat! Jabatan yang diembannya dibiayai oleh pajak rakyat. Setiap tanggung jawabnya adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan malah menghindar ketika dimintai klarifikasi atas isu publik,” tegas Lukman, kepada awak media ini, Selasa (07/01/2025)
Menurut Lukman, memblokir akses komunikasi tidak hanya menunjukkan sikap arogan, tetapi juga melanggar berbagai prinsip hukum dan etika yang wajib diikuti pejabat publik yakni, Pelanggaran Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa informasi publik, terutama yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan, wajib dibuka kepada masyarakat.
“Momon tidak hanya gagal menjawab permintaan informasi, tetapi tindakannya memblokir komunikasi adalah bentuk nyata menghambat hak rakyat untuk tahu,” ungkapnya.
Selain itu, juga merupakan pelanggaran prinsip pelayanan publik, karena pejabat seperti Kadis PUPR digaji oleh negara untuk melayani rakyat, bukan melayani diri sendiri. Menghindar dari tanggung jawab adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diemban.
“Dengan memblokir akses komunikasi, Momon telah menunjukkan bahwa ia tidak peduli terhadap suara masyarakat yang ia wakili, juga menghalangi proses klarifikasi dugaan gratifikasi, tindakan ini menciptakan kesan kuat bahwa Momon tidak ingin transparan. Apakah ini upaya untuk menutupi sesuatu? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa ia tidak menjawab dengan jujur?,” bebernya.
Lukmanpun menyerukan kepada penegak hukum baik KPK, Ombudsman, maupun Inspektorat Kota Jambi, untuk segera memanggil dan memeriksa Momon atas dugaan pelanggaran keterbukaan informasi dan tindak gratifikasi di lingkungan PUPR Kota Jambi.
“Hukum tidak boleh diam terhadap pejabat arogan semacam ini!, jika tindakan ini dibiarkan, maka akan menciptakan preseden buruk di mana pejabat lain merasa bebas mengabaikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat,” serunya.
Diapun mengajak seluruh masyarakat untuk bersuara. Jangan biarkan pejabat publik merasa kebal hukum atau tidak tersentuh.
“Ini adalah saatnya kita bersatu untuk menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dari mereka yang seharusnya melayani kita,” tegasnya.
“Pejabat yang tidak melayani rakyat, tidak pantas menikmati gaji dari pajak rakyat. Pejabat yang lari dari tanggung jawab adalah penghancur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jangan biarkan pejabat seperti Momon terus merajalela!,” pungkasnya. (YL)










Komentar