InDepthNews.id (JAKARTA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya ke Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim soal pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan pengadaan Google Cloud. Hal ini ditanyakan jaksa ketika Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk tiga terdakwa.
Mereka adalah Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mulyatsyah; serta, Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA, Sri Wahyuningsih.
“Program Cloud ini saudara pernah diperiksa di KPK juga ya? Untuk dimintai keterangan?” tanya jaksa Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Nadiem membenarkan, dia sempat diperiksa KPK terkait dengan Google Cloud. Pemeriksaan ini dilakukan pada Agustus 2025 lalu. Sebelum menanyakan soal pemeriksaan di KPK, JPU lebih dahulu mendalami soal kerja sama antara Google dengan perusahaan yang dulu didirikan Nadiem, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).
“Apakah perjanjian PT AKAB dengan Google ada Google Cloud, Google Maps, itu meningkatkan performa bisnis PT AKAB? betul kan?” tanya jaksa Roy Riady.
Nadiem menjawab kerja sama itu bukan untuk meningkatkan performa bisnis tapi kebutuhan mengingat aplikasi Gojek butuh beberapa produk Google.
“Bukan meningkatkan performanya bisnis. Itu suatu kebutuhan fundamental untuk mengoperasikan suatu aplikasi mobilitas, mobil dan motor,” jawab Nadiem.
Lalu, JPU membacakan dokumen perjanjian prospektus. Per 31 Juli 2021, PT AKAB memiliki utang ke Google senilai 1,6 juta dollar Amerika Serikat (AS).
Nadiem mengaku tidak tahu soal utang itu karena dia sudah tidak lagi menjabat di PT AKAB atau Gojek sejak dilantik menjadi menteri pada tahun 2019.
Dakwaan kasus Chromebook Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun. Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar. Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.
Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan TIK, salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google. Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief; Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mulyatsyah; serta Direktur SD Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus KPA, Sri Wahyuningsih. Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajila)










Komentar