InDepthNews.id (Karimun) – Setelah sempat hangat kasus berhentinya Ambulance Laut Baznas, tidak ada satupun dewan di kabupaten Karimun yang angkat bicara tentang hal tersebut.
Padahal, Ambulance Baznas tersebut bisa dikelola dengan baik untuk memfasilitasi masyarakat disetiap kecamatan Karimun untuk berobat ke tanjung balai karimun.
Mayoritas masyarakat karimun disetiap daerah merupakan masyarakat pulau, yang jelas saja butuh ambulance laut untuk digunakan saat ada yang sakit dan harus dirujuk.
Febryan, salah satu masyarakat Kundur barat menyebut. Dewan kabupaten Karimun yang sedang menjabat tidak mengerti apa yang menjadi prioritas di daerah dan masalah yang ada.
” Dewan-dewan dikarimun itu tidak paham apa yang menjadi prioritas, apa yang harus dilakukan, masalah bermunculan mereka malah sibuk mengamankan anggaran masing-masing.” kata Febryan, Senin (21/04/025).
Berdasarkan informasi Kabupaten Karimun sempat kekurangan tenaga medis disetiap fasilitas kesehatan hingga saat ini, hal ini tentunya harus menjadi pembahasan utama penjabat-penjabat karimun.
Mirisnya Pada tanggal 19 Maret 2025, Okta Alamsyah Mahasiswa Kabupaten Karimun, telah mengkritik soal anggaran souvenir dan publikasi DPRD Karimun sebesar Rp430 juta untuk souvenir dan Rp924 juta untuk belanja jasa iklan, reklame, film, serta pemotretan yang terungkap melalui SiRUP LKPP. Namun kritikan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut tidak ada respon sampai saat ini.
Okta menjelaskan, dirinya sempat mempublikasi tentang alokasi dana untuk souvenir dan publikasi yang berlebihan, Penggunaan dana sebesar itu untuk keperluan seremonial hanya menunjukkan kurangnya perhatian DPRD terhadap sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Ini bukan investasi untuk pembangunan, tapi pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegas Okta, Mahasiswa Kabupaten Karimun.
Selanjutnya Febryan menambahkan, Penjabat dikarimun terbiasa dengan kemewahan yang melimpah ruah, jadi pada saat efisiensi dijalankan, masing-masing Penjabat sibuk mencari celah untuk mendapatkan keuntungan tanpa berfikir tentang masyarakat.
“Kondisi masyarakat sekarang serba kekurangan, ditambah lagi kondisi fasilitas kesehatan yang tidak memadai, belum lagi BPJS yang selalu menjadi masalah umum, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran memperlihatkan dewan kita ini buta dan tuli”.
Ia menambahkan, “Masalah dipulau-pulau itu banyak, baik dari infrastruktur, pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan hal lainnya. Harusnya mereka paham, jangan jadi Penjabat modal nekat tapi kosong konsep dan gagasan pembangunan”. ujarnya geram.
“Efisiensi tentunya tidak bisa kita pandang dari keburukannya, ada hal-hal yang mungkin akan berdampak baik dan tepat, namun kekurangan dan potensi setiap daerah harusnya menjadi pembahasan penting untuk dibahas secara cepat,” pungkasnya. (Red)










Komentar