InDepthNews.id (Tanjungpinang) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepri, akan melaporkan Kepala Dinas Kominfo Kepri ke Polda Kepri, terkait dugaan korupsi di Diskominfo Kepri.
Poin yang akan dilaporkan, terkait dugaan tindak pidana korupsi mengenai anggaran belanja publikasi Diskominfo Kepri tahun 2023.
Sekretaris LSM Getuk Kepri, Tengku Azhar mengatakan, di tahun 2023 Dana Publikasi di Diskominfo Kepri, sekitar 14 Miliar dan tahun 2024 Senilai 11 Miliar, begitu juga dengan dana hibah barang ke organisasi senilai 789 juta yang menjadi temuan BPK RI perwakilan Kepri tahun 2023, dan diduga belum ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai dengan temuan yang ada sampai saat ini.
“Laporan ini merupakan bentuk kontrol dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucapnya.
“Kami meminta Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, untuk mengusut tuntas kasus ini demi menjaga keuangan negara dan memastikan keadilan,” kata Tengku.
Selain itu, diduga kuat juga salah satu PPTK Diskominfo Kepri berkongkalikong dengan sejumlah media di luar kepri untuk korupsi anggaran belanja publikasi tersebut, dengan pembagian Fee atau cashback dengan kata tak asing lagi dengan belah Semangka sesuai kesepakatan.
Setelah sepakat dengan Kontribusi, sesuai kesepakatan setelah pencairan pembagian Fee belah semangka akan di jalankan.
“Hasil dari investigasi LSM Getuk Kepri dan demo yang dilakukan Aliansi Wartawan Kepri (AWAK) kemarin, Kami menemukan dugaan kuat adanya keterlibatan PPTK berinisial BN di Diskominfo Kepri melakukan korupsi anggaran belanja publikasi Diskominfo Kepri,” jelas Tengku, saat di jumpai awak media, Senin (9/12/2024).
Minggu depan LSM Getuk Kepri, akan melaporkan hal tersebut ke Polda Kepri.
“saya bersama ketua LSM Getuk, Jusri Sabri sudah menyiapkan data-datanya, dan minggu depan kami akan ke Polda Kepri untuk melaporkan dan membawa semua bukti yang kami siapkan, dan kami berharap dengan laporan ini, dugaan kami bisa diuji,” ujar Tengku. (Red)










Komentar