Carut Marut Rekrutmen PPPK Tinggalkan Duka pada Honorer Lama, LSM Formapek Ambil Sikap

‎InDepthNews.id (Jambi) – Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah honorer lama mengaku kecewa dan merasa terpinggirkan akibat carut-marutnya mekanisme seleksi tahun ini.

Banyak di antara para honorer lama yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun gagal mendapatkan formasi karena dianggap tidak memenuhi ketentuan teknis yang berubah-ubah.
‎
‎Keluhan para honorer ini bukan sekadar soal tidak lolos seleksi, tetapi juga terkait dugaan ketidaktransparanan dalam penentuan kelulusan. Beberapa honorer mengaku hasil nilai tidak sesuai dengan yang tertera dalam pengumuman, sementara lainnya menyebut adanya ketidakadilan dalam penempatan formasi prioritas.
‎
‎Menanggapi situasi tersebut, ketua LSM Forum Masyarakat Pemantau Korupsi (Formapek) barnianto menyatakan sikap dan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ketua Formapek menilai, proses seleksi PPPK tahun ini meninggalkan “duka mendalam” bagi honorer lama yang merasa jasa dan pengabdiannya diabaikan.
‎
‎“Ini bukan hanya soal kelulusan, tetapi harga diri para honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Mereka layak diapresiasi, bukan justru dipatahkan semangatnya oleh aturan yang berubah mendadak dan tidak transparan,” tegas Ketua Formapek dalam keterangannya.

Pihaknya pun mendesak agar polda jambi mengusut dan menindak tegas dan tiket ada toleransi bagi pelaku kecurangan di negara ini.

“‎Setidaknya ada 3 nama yang terindikasi MAL ADMINISTRASI dalam hal ini dan di duga kuat memiliki hubungan keluarga dengan pejabat2 yang ada di pemkab muaro jambi, jelas ini tidak di benarkan karna melan uu pemberantasan KKN di republik ini,” tambahnya
‎
‎Formapek berencana menyerahkan surat resmi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi. LSM tersebut juga membuka posko pengaduan bagi honorer yang merasa dirugikan, guna mengumpulkan data dan bukti sebelum membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
‎
‎Sementara itu, sejumlah honorer berharap adanya kebijakan khusus atau afirmasi bagi mereka yang telah lama mengabdi. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengejar aspek administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian. rekrutmen PPPK tahun ini menjadi tamparan keras bagi dunia birokrasi. Selain menimbulkan polemik, situasi ini juga berpotensi menurunkan semangat kerja ribuan honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi. Namun desakan evaluasi terus bermunculan, dan langkah Formapek diyakini akan menjadi tekanan penting agar persoalan ini tidak kembali terulang. ‎(YT)

Komentar