InDepthNews.id (Natuna)-Pemerintah Kabupaten Natuna mulai memperkuat langkah pembenahan pengelolaan aset daerah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna. Kerja sama ini tidak sekadar menyangkut penertiban administrasi, tetapi juga mencakup penelusuran aset pemerintah yang tidak diketahui keberadaannya hingga pengamanan aset yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Natuna dan Kejari Natuna di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Natuna. Provinsi Kepuluan Riau. Kamis 05/11/2026.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, SH, MH.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat penyelamatan, pengamanan, penertiban, serta pemulihan aset milik daerah agar seluruh kekayaan publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Bupati Cen Sui Lan menegaskan, aset daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan atau daftar inventaris pemerintah. Aset merupakan kekayaan publik yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan secara tertib, transparan, serta bertanggung jawab.
Menurutnya, setiap aset milik pemerintah harus memiliki kejelasan status hukum, kelengkapan administrasi, penguasaan fisik, hingga pemanfaatannya.
“Keberadaan aset harus dipastikan memiliki kejelasan status hukum, administrasi, dan kemanfaatannya,” tegas Cen.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap aset yang berada dalam penguasaan masing-masing.
Inventarisasi dan pengamanan aset, kata dia, harus menjadi perhatian serius. Sebab, lemahnya pengawasan dan ketidaktertiban administrasi dapat menyebabkan aset terbengkalai, tidak jelas penguasaannya, bahkan berpotensi merugikan kepentingan pemerintah daerah.
Cen berharap pendampingan Kejari Natuna dapat membantu pemerintah daerah mengurai berbagai persoalan aset, sekaligus memastikan proses pembenahan berjalan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, mengungkapkan bahwa persoalan aset daerah membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret. Masih terdapat aset pemerintah yang penguasaannya belum tertib serta administrasinya membutuhkan pembenahan.
Erwin menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama tersebut.
Pertama, menertibkan aset-aset milik pemerintah daerah yang masih bermasalah. Kedua, menelusuri aset yang telah tercatat dalam administrasi, tetapi belum diketahui secara pasti keberadaan maupun penguasaannya. Ketiga, memperkuat pengamanan aset, baik dari aspek fisik maupun yuridis.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin bersinergi dan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan asetnya. Pertama, kita mencoba menertibkan aset-aset yang ada di lingkungan pemerintah daerah,” ungkap Erwin.
Ia menambahkan, aset yang sudah lama tercatat tetapi tidak diketahui keberadaannya harus ditelusuri lebih lanjut. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi aktual aset, pihak yang menguasai, serta kejelasan status hukumnya.
Selain penelusuran, pengamanan aset juga perlu diperkuat melalui pembenahan dokumen administrasi, kepastian kepemilikan, dan langkah hukum sesuai kewenangan agar kekayaan daerah tidak menjadi sumber persoalan di kemudian hari.
Erwin menyebutkan, kerja sama Pemkab Natuna dengan Kejari Natuna tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang kemudian diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota.
Ia mengapresiasi kepercayaan Bupati Natuna kepada Kejari Natuna untuk bersama-sama memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Natuna diharapkan tidak hanya mampu merapikan pencatatan aset, tetapi juga memastikan keberadaan fisik, kepastian penguasaan, legalitas kepemilikan, serta optimalisasi pemanfaatannya.
Pada akhirnya, penertiban aset bukan semata-mata urusan administrasi pemerintahan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi kekayaan daerah agar tidak hilang, terbengkalai, atau dikuasai tanpa dasar hukum yang jelas.
Sebab, setiap aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dipastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, sejumlah kepala OPD, Kepala Seksi Intelijen Kejari Natuna, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kejaksaan Negeri Natuna.










Komentar