Bukit Penyangga Batam Diratakan Proyek Misterius Bukit Mangsang Ancam Lingkungan dan Keselamatan Warga

InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas tampa memiliki dokumen resmi (ilegal) terkait penggarukan tanah secara masif  bertempat di kawasan Bukit Mangsang, Tanjung Piayu, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kini memasuki fase yang mengkhawatirkan oleh masyarakat setempat. Selasa 17/02/2026.

Investigasi media ini di lapangan sudah menemukan operasi alat berat dan lalu lintas puluhan truk pengangkut tanah berlangsung hampir setiap hari tanpa adanya papan informasi dari proyek maupun kejelasan perizinan di lokasi.

Bukit yang selama ini berfungsi sebagai penyangga alami kawasan permukiman perlahan terkikis. Topografi sebelumnya berundak kini tampak nyaris hancur  dengan badan jalan. Kondisi ini memicu alarm serius di tengah warga sekitar.

“Kalau hujan ekstrem datang siapa yang bisa menjamin tidak terjadi longsor atau banjir bandang? Bukit ini dulunya jadi penahan air,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Indikasi Pelanggaran Tata Kelola Lingkungan.

Berdasarkan regulasi nasional, setiap kegiatan pemanfaatan ruang maupun  perubahan bentang terkait alam wajib mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Untuk wilayah Kota Batam mekanisme perizinan terintegrasi juga terhubung dengan sistem-sistim perizinan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Namun, hingga laporan ini disusun, tidak ditemukan papan plang di proyek maupun dokumen terbuka untuk dapat menunjukkan legalitas kegiatan di Bukit Mangsang. Ketiadaan transparansi ini memunculkan dugaan bahwa aktivitas berjalan tanpa prosedur administratif yang sah.

Secara hukum, pembukaan bukit tanpa izin berpotensi melanggar:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang didalam perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (jika masuk kategori galian C).

Pelanggaran tentang ketentuan tersebut juga dapat berimplikasi pada sanksi administratif, denda miliaran rupiah, hingga pidana penjara bagi penanggung jawab kegiatan.

Dugaan Keterlibatan dan “Bekingan”

Sejumlah sumber lapangan menyebut nama Betmai Mat Sam sebagai pihak yang diduga kuat terkait pengelolaan aktivitas tersebut.

Selain itu, juga muncul dugaan adanya pembiaran atau keterlibatan oknum instansi tertentu.

Transparansi menjadi krusial mengingat aktivitas berlangsung dengan secara terbuka tampa menghitung intensitas yang tinggi. Situasi ini memunculkan spekulasi di publik mengenai adanya perlindungan kekuatan tertentu di balik proyek.

Risiko Ekologis untuk Kota Pulau.

Sebagai kota kepulauan dengan daya dukung lingkungan terbatas, Batam sangat bergantung pada keseimbangan kawasan resapan dan bukit penyangga.

Data kejadian sebelum menunjukkan bahwa ada tempat pembukaan bukit di beberapa titik Kota Batam berkontribusi terhadap banjir lokal dan sedimentasi drainase, serta kerusakan infrastruktur jalan.

Praktik pemotongan bukit penimbunan pesisir, dan penyempitan alur sungai dalam beberapa tahun terakhir bahkan disebut sejumlah pengamat tata ruang berpotensi meningkatkan risiko intrusi air laut dan penurunan kualitas lingkungan jangka panjang.

Padahal, pada Februari 2025, Sekretaris Komisi II DPRD Kepuluan Riau (Kepri) sempat juga menyuarakan gagasan pengembangan Bukit Mangsang sebagai kawasan wisata berbasis ekowisata guna menjaga ekosistem sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Mendesak Audit dan Penegakan Hukum Desakan publik kini mengarah pada:

Audit perizinan oleh Pemko Batam dan BP Batam

Inspeksi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Penghentian sementara aktivitas hingga legalitas diverifikasi

Penegakan hukum jika terbukti terjadi pelanggaran

Masyarakat menilai pembiaran atas aktivitas yang berpotensi merusak bentang alam pulau bukan hanya soal pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan warga dan keberlanjutan generasi mendatang.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola dari proyek maupun instansi berwenang, legalitas maupun dampak lingkungan kegiatan tersebut. Tim investigasi nasional masih berupaya memperoleh konfirmasi dan dokumen pendukung.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang disebut maupun otoritas terkait.

(Feri)

Komentar