InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri pembukaan Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2022 yang digelar secara nasional melalui video conference. Gubernur Ansar mengikuti kegiatan tersebut dari Gedung Daerah, Tanjungpinang pada Selasa (14/6/2022).
Turut mendampingi Gubernur Ansar Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan dan Suyono, Inspektur Provinsi Kepri St. Irmendas dan perwakilan Barenlitbang, BKAD dan Bapenda Kepri.
Rakornas yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara dengan tema “Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri”
Sembari membuka Rakornas, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk siap menghadapi berbagai ancaman. Menurutnya saat ini krisis pangan, energi, dan kenaikan inflasi menjadi ancaman utama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian
“Ancaman krisis pangan, krisis energi, dan kenaikan inflasi sedang dihadapi seluruh negara. Dan, ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini,” kata Presiden Jokowi.
RI 1 juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.
“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini” ujar Presiden.
Hal ini diungkapkan Presiden lantaran ia prihatin, uang yang dikumpulkan dari pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan, justru dibelikan produk impor.
“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh badan PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor dari PNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya, belanja produk impor,” papar dia.
Terakhir Presiden pun menekankan belanja pemerintah yakni belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting.
“Menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja harus menciptakan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, mentrigger, pertumbuhan ekonomi yang ketiga memang efisien.” Ungkapnya
Rakornas juga dihadiri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (**)
Comment