BPJN Kepri Gugat Media, Ronny Paslan Tegaskan Siap Buka Transparansi Proyek Rp14,49 Miliar

InDepthNews.id (Tanjungpinang) — Persidangan sengketa informasi publik antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau melawan perusahaan pers siber Media Samudera Kepri resmi memasuki babak baru. Dilansir dari laporan resmi Tim Redaksi Samuderakepri.co.id pada Minggu (12/7/2026), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang yang berkedudukan di Sekupang, Kota Batam, telah menetapkan jadwal sidang perdana guna menguji perlawanan hukum yang diajukan oleh instansi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum tersebut.

Kepastian jadwal ini diperoleh melalui penelusuran proaktif berkala pada laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Tanjung Pinang. Berdasarkan kalender persidangan elektronik untuk perkara Nomor 19/G/KI/2026/PTUN.TPI tersebut, sidang pertama akan digelar pada Senin, 20 Juli 2026, pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Sidang Utama PTUN Tanjung Pinang dengan agenda Pemeriksaan Keberatan dan Jawaban Keberatan.

Hingga berita ini diturunkan, Manajemen PT Media Samudera Kepri menyatakan bahwa secara resmi surat panggilan fisik maupun komunikasi tertulis dari jurusita pengadilan belum diterima di meja redaksi. Kendati belum menerima pemberitahuan fisik dari Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, jajaran redaksi memastikan tidak akan pasif dan memilih bersiap lebih awal demi menjaga keterbukaan informasi publik. Pemimpin Redaksi sekaligus Direktur Utama PT Media Samudera Kepri, Ronny Paslan, menegaskan bahwa jajaran redaksi akan maju secara mandiri tanpa menggunakan kuasa hukum luar sebagai bentuk penegasan legal standing jurnalisme investigasi yang kokoh.

Tim investigasi redaksi dilaporkan telah merampungkan penyusunan 12 alat bukti surat/tulisan (Kode Bukti T-1 sampai T-12) yang telah melalui proses legalisasi (Nazegelen) untuk diserahkan pada sidang tanggal 20 Juli nanti. Amunisi hukum tersebut mencakup surat pengakuan tertulis dari Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta yang menyatakan proyek jalan ruas Putik-Langir di Kabupaten Kepulauan Anambas senilai Rp14,49 Miliar itu sebenarnya sudah selesai (PHO) sejak 30 Desember 2025. Pihak redaksi menilai status proyek yang rampung otomatis menggugurkan alasan kerahasiaan teknis, dan siap membuktikan di hadapan Majelis Hakim bahwa keterbukaan anggaran mutlak demi pertanggungjawaban uang rakyat.

(RED)

Komentar