InDepthNews.id (Malang) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menggelar pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ( PTPS ), Minggu (3/11/2024) siang di Hotel Grand Mercure.
Ada Sebanyak 1.188 PTPS di Kota Malang resmi dilantik yang nantinya para PTPS ini bertugas mengawasi kelancaran penyelenggaraan pilkada di Kota Malang.
Ketua Bawaslu Kota Malang Mochammad Arifudin S.Hum, mengatakan, jumlah PTPS ini telah disesuaikan dengan jumlah TPS di Kota Malang. Per TPS akan diawasi oleh satu orang PTPS.
“Sesuai TPS di Kota Malang, sesuai dengan hasil kemarin, karena beberapa TPS ada yang sulit jangkauan. Dan memang tidak pernah ada TPS di daerahnya,” ujar Arifudin, Minggu (3/11/2024) kepada awak media.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tentunya ada beberapa hal yang akan menjadi tugas bagi PTPS ini dalam hal pengawasan pelaksanaan pilkada. Untuk itu, Bawaslu Kota Malang segera menjadwalkan bimbingan teknis (Bimtek).
“Akan kami beri bimtek terkait regulasi. Rencananya mulai 9 November kami beri bimtek ke PTPS yang sudah dilantik. Setelah dari bimtek kota, ada bimtek kecamatan, kalau di kecamatan itu sudah pendalaman,” tutur Arif.
Arifudin juga mengungkapkan bahwa PTPS yang telah dilantik ini akan bertugas selama satu bulan, dan akan mendapatkan honor sebesar Rp 800 ribu yang akan diberikan usai masa kerja. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022, yakni anggota pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan mendapatkan honor sebesar Rp 800 ribu per orang yang akan diberikan usai masa kerja.
Selain mendapat honor, Bawaslu juga telah mendaftarkan seluruh PTPS agar mendapat jaminan sosial. Dalam hal ini, Bawaslu menggandeng BPJS Ketenagakerjaan.
“Hak BPJS Ketenagakerjaan bagi yang menjadi penyelenggara adhoc. Bilamana ada kejadian tidak diinginkan, bisa langsung di-cover,” pungkas Arif. (Young)










Komentar