Bagi – Bagi Cuan Ala DLH Batam

Keterangan Foto: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dok : Istimewa

IndepthNews.Id (Batam) – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di temukan pemungutan atas pelayanan kebersihan tidak di setorkan ke kas daerah sebesar Rp 110.044.000, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pada tahun 2021, Hal ini diketahui pada buku LHP BPK dengan Nomor 75.B/LHP/XVIII.TJP/05/2022

Sesuai dengan ketentuan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dilakukan berdasarkan SKRD terdapat pembayaran retribusi pelayanan Persampahan oleh sekolah yang tidak masuk ke rekening kas daerah dan tidak tercatat sebagai pendapatan retribusi, berdasarkan bukti pembayaran retribusi pelayanan persampahan pada sejumlah SD Negeri, diketahui sebanyak 43 sekolah membayarkan retribusi dengan total belanja Rp 99.259.000

Padahal berdasarkan penelusuran pada rekening koran kas Daerah dan Buku Kas Umum (BKU) bendahara penerimaan Dinas Lingkungan Hidup diketahui hanya Rp 5.365.000 yang masuk ke rekening kas daerah, artinya terdapat selisih Rp 93.894.000 yang tidak di akui sebagai pendapatan retribusi dan tidak di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Selain SD Negeri pengujian dokumen di lakukan sama kepada 19 SMP Negeri se Kota Batam di peroleh nilai pembayaran retribusi pelayanan persampahan sampah dengan menggunakan dana BOS TA 2021 adalah sebesar Rp 34.434.000, namun berdasarkan rekening koran Kas Daerah dan BKU Bendahara penerimaan, retribusi pelayanan persampahan yang masuk ke rekening kas daerah sebesar Rp 18.284.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 16.150.000 yang tidak di Terima oleh pemerintah Kota Batam sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021

Menurut keterangan Muhammad Irfan Selaku Bendahara Lembaga Investigasi Negara Kepri hal ini bisa berakibat fatal bahkan hal ini bisa melanggar UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan pada pasal 1 angka 15

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”ungkap Irfan

Selain itu iya juga menjelaskan mengenai Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”),

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”tambahnya kembali saat di wawancara

Bahkan hal ini ketika di laporkan ke pihak berwajib yaitu kejaksan negeri Kota Batam bisa berakibat fatal, karena telah di temukan kerugian negara di atas 50 Juta Rupiah, sesuai instruksi Kepala Kejaksaan RI apabila uang yang di temukan di atas 50 Juta Rupiah hal ini bisa masuk ke dalam ranah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

“Saya akan melaporkan hal ini ke Kejati Kepri atau Kejari Batam bahkan kita juga sudah komunikasi mengenai hal ini dan melakukan kajian sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota batam Tahun anggaran 2021 hal ini menjadi bukti kuat kita untuk bergerak,”Tutupnya (Bud)

Komentar