InDepthNews.id (Jambi).-Angkutan Batu Bara Dilarang Melintas Di Jalan Nasional Mulai 01 Januari 2024 ketentuan tersebut telah ditetapkan Oleh Pemerintah Provinsi Jambi Dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Jambi untuk Merealisasikan Wacana Pelarangan Angkutan Batu Bara Lewat Jalan Nasional Mulai Januari 2024.
Berita Acara Komitmen Bersama Pengendalian Permasalahan Angkutan Umum Batu Bara Pada Hari Senin Tanggal 01 Januari Telah diadakan Rapat Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi yang dihadiri Oleh Gubernur Jambi,Kapolda Jambi,Kajati Jambi,Ketua Dprd Provinsi Jambi,Komandan Korem Gapu 042 yang menyepakati Hal Hal Sebagai Berikut:
1. Kendaraan pengangkutan pertambangan batubara yang menggunakan jalan umum dilarang beroperasi di jalan pada ruas jalan:
a) Untuk Mulut Tambang dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan hauling menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso dilarang menggunakan jalan umum untuk ruas jalan Sarolangun- Batanghari-Pijoan-Simpang Rimbo-Pal.10-Lingkar Selatan-Simpang 46-Pelabuhan Talang Duku dan Niaso,
b) Untuk Mulut Tambang yang berasal dari Sei. Bahar-Desa Pelempang Kabupaten Muaro Jambi dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Panerokan-Simpang Tempino-Pal 10- Lingkar Selatan-Simpang 46-menuju TUKS di Pelabuhan Pelabuhan Talang Duku dan Niaso
c) Untuk Mulut Tambang yang berasal dari Sei. Gelam dilarang menggunakan jalan umum pada ruas jalan Sei. Gelam-Simpang 46 menuju TUKS di Pelabuhan Talang Duku dan Niaso.
2. Perusahaan pemegang izin IUPOP, IPP dan IUJP serta transportir agar tidak melaksanakan pengangkutan Batubara sampai pembangunan jalan khusus selesai, dan dapat mengoptimalkan hauling batubara dengan memaksimalkan penggunaan jalur sungai.
3. Setiap Badan Usaha Pemegang izin PKP2B dan IUP-OP wajib ikut dan bertanggungjawab merealisasikan pembangunan jalan khusus pertambangan Batubara.
4. Khusus bagi perusahaan pertambangan yang melaksanakan Hauling Batubara menuju TUKS Pelabuhan Dagang, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan (via Lubuk Linggau) serta Bengkulu masih dapat menggunakan jalan umum dengan ketentuan: ) Kendaraan yang digunakan wajib menggunakan Truck 2AS atau Truck PS.
a b) Jumlah muatan yang diperbolehkan
8 Ton belum termasuk dengan berat kendaraan.
c) Mematuhi tata cara pemuatan yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya sesua perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Usaha pemegang izin IUP-OP, IPP, IUJP dan Transportir dalam pengangkutan batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan sungai maupun TUKS yang memanfaatkan jalan umum sesuai dengan kewenangannya, wajib memperoleh izin rekomendasi dari penyelenggara jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam pelaksanaan instruksi ini pihak Polda jambi melalui Ditlantas dan Ditpolair Polda Jambi beserta Satgaswasgakkum batubara Prov. Jambi sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Menanggapi Komitmen dan kesepakatan yang dibuat Dinilai Belum tepat dan sangat Merugikan Para Sopir karena Belum ada solusi yang tepat,dan justru sangat berdampak pada perekonomian Masyarakat”Kata Sarkoni Ketua BPABB Provinsi Jambi , Senin 01/01/24
Mewakili Ribuan Sopir yang tergabung dalam Bersama Pengemudi Angkutan Batu Bara (BPABB) Sarkoni Menyebut Keputusan yang dibuat belum tepat Untuk saat Ini.
Tidak Tepat atau belum tepat,karena para Sopir mata Pencariannya hanya mengandalkan tenaga Sebagai Sopir. Banyak dampak atas pemberhentian mobilitas Angkutan Batu bara.
Belum ada solusi Yang tepat dari pemerintah provinsi Jambi untuk Para Sopir,dan ini berdampak pada ribuan Sopir yang terancam jadi Pengganguran bagaimana nasib dan Mobil Angkutan yang mesti harus dibayarkan mereka setiap bulannya.
Dan Bukan Hanya Itu Banyak Pedagang Pinggir Jalan pun Yang terdampak dan Kebijakan gubenur jambi bisa saja menimbulkan polemik Akibat keputusan tersebut “cetusnya
Sarkoni Menye










Komentar