InDepthNews.id (Bintan) – Aktivitas Penimbunan hektaran Hutan Mangrove dibibir Pantai Kampung Budi Mulia Kelurahan Kota, Kecamatan Bintan Timur oleh PT.Gandasari kini menjadi sorotan publik.
Gencarnya pemberitaan media online terkait aksi penimbunan yang dilakukan pihak Perusahaan ternyata mendapat respon positif dari Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Pihak Perusahaan dalam melakukan aktivitas Penimbunan terbukti melanggar aturan sebab tidak memiliki AMDAL dan PKK-PKL. Dengan hasil monitoring dan verifikasi kelapangan, akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup mengambil sikap tegas menyegel aktivitas PT.Gandasari Shipyard pada hari Rabu, 25 Februari 2026.
Sangat memprihatinkan dimana pihak Perusahaan sejak beroperasi pada bulan Oktober 2025, hanya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan, Robby Kurniawan yakni persetujuan peryataan kesanggupan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup bidang Usaha Galangan Kapal serta fasilitas Dermaga Pelabuhan Nomor: 17072501121010008 tanggal 17 Juli 2025.
Program konsep kerja PT.Gandasari kini sudah tahap pematangan lahan termasuk fasilitas lainya dinyatakan sudah lengkap, tinggal melanjutkan tahapan pembangunan sesuai dengan spesifikasi Perusahaan.
Salah seorang Warga Bintan yang enggan disebut namanya menyatakan, Pihak Perusahaan tidak serta merta dapat disalahkan, kenekatan yang dilakukan PT.Gandasari tentu saja telah mendapat lampu hijau dari Penguasa Daerah berdasarkan rekomendasi Surat Keputusan Bupati Bintan, sementara perijinan lain belum dilengkapi oleh Perusahaan.
Pengalaman seperti ini adalah suatu pembelajaran agar ke depannya butuh kordinasi dengan pihak yang berwewenang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Kordinasi itu merupakan Kunci utama untuk menjalankan tugas Pemerintah dan ketika saling berseberangan niscaya persoalan itu pasti datang membelenggu,” tegas sumber kepada awak media ini. (Robbyn)










Komentar