Kejati Kepri dan PT Nindya Karya Tandatangani Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama PT Nindya Karya (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Kamis (23/10/2025), dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua institusi.

Kerja sama ini mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain:

• Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara;

• Pertimbangan Hukum berupa Legal Opinion (LO), Legal Assistance (LA), dan/atau Legal Audit di bidang hukum perdata dan TUN;

• Tindakan Hukum Lain, seperti layanan hukum untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan/kekayaan negara melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau fasilitasi;

• Peningkatan Kompetensi SDM, melalui pelatihan bersama, sosialisasi, magang, dan penyediaan narasumber;

• Kerja Sama Mitigasi Risiko Hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Direktur Operasi II PT Nindya Karya, Arif Putranto, menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas terlaksananya kerja sama tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kajati atas kesediaannya melakukan kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara di tengah kesibukan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap, melalui perjanjian ini, Kejati Kepri dapat memberikan pendampingan dan pengingat kepada PT Nindya Karya agar setiap keputusan strategis yang kompleks dan berpotensi menimbulkan masalah hukum dapat diambil dengan hati-hati dan cermat.

“Kerja sama ini akan mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh PT Nindya Karya. Kami ingin saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak,” tambah Arif.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, menegaskan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara Kejaksaan dan BUMN dalam memperkuat sinergi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (good governance), serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

“Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau selaku Jaksa Pengacara Negara memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pencegahan potensi masalah hukum yang dapat merugikan keuangan atau kekayaan negara,” tegas Kajati.

PT Nindya Karya (Persero) dikenal sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, EPC (engineering, procurement and construction), dan investasi infrastruktur. Sejak berdiri tahun 1960, perusahaan ini telah berperan aktif dalam berbagai proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan jembatan, pelabuhan, bendungan, hingga infrastruktur transportasi dan energi.

Kajati Kepri menambahkan, fungsi Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penuntutan pidana, namun juga memiliki peran penting dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

“Kewenangan ini memungkinkan Kejaksaan untuk bertindak atas nama negara, memberikan pendampingan kepada instansi pemerintah atau BUMN dalam menghadapi sengketa hukum, sekaligus membantu mitigasi risiko hukum,” jelasnya.

Kajati juga menyambut baik langkah proaktif PT Nindya Karya dalam membangun kerja sama ini sebagai wujud kolaborasi dan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di sektor pembangunan.

“Dengan tata kelola yang profesional dan semangat melayani, kami berharap Nindya Karya dapat terus meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Kajati Kepri berharap perjanjian kerja sama ini tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan benar-benar diimplementasikan secara efektif melalui komunikasi yang terbuka dan profesionalisme antarpihak.

“Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau siap mendukung penuh upaya menjaga dan mengamankan aset serta kepentingan hukum BUMN demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya.

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Kejati Kepri J. Devy Sudarso dan Senior Vice President Infrastruktur 2 PT Nindya Karya, Fatchurrohman, disaksikan oleh para pejabat utama kedua lembaga.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik, transparan, dan akuntabel di Kepulauan Riau. (Leni)

 

 

 

 

Komentar