PT ASL Shipyard Batam Diduga Langgar K3 Usai Ledakan Maut, Ahli Minta Sanksi Pidana

InDepthNews.id(Batam) – Bau logam terbakar masih tercium di atas udara kawasan Tanjung Uncang, Batam, Rabu (15/10/2025) pagi. Asap hitam yang tipis membubung dari arah galangan kapal milik PT ASL Shipyard Indonesia, tempat terjadinya ledakan maut kapal Federal II yang menewaskan sejumlah pekerja dan melukai puluhan lainnya.

Namun di balik terjadinya tragedi yang mengguncang itu, aktivitas di dalam perusahaan tampak berjalan seperti biasa. Pekerja keluar masuk area produksi, suara mesin las dan palu baja terdengar nyaring-seolah tak terjadi peristiwa memilukan yang baru saja merenggut nyawa rekan-rekan mereka.

Operasi Berjalan di Tengah Tragedi.

Pantauan di lapangan, ratusan sepeda motor pekerja memenuhi halaman depan perusahaan. Tidak tampak tanda-tanda penghentian kegiatan untuk penyelidikan menyeluruh.

Beberapa pekerja mengaku belum ada pemberitahuan resmi dari pihak-pihak manajemen terkait langkah evaluasi atau penghentian sementara kegiatan galangan.

“Masih kerja seperti biasa, Bang. Belum ada pemberitahuan apa-apa. Cuma bagian tertentu saja yang dilarang masuk,” ujar seorang pekerja subkontraktor yang enggan disebut namanya.

Menurut informasi yang dihimpun, oleh media ini mayoritas tenaga kerja di PT ASL Shipyard merupakan salah satu  pekerja subkontraktor (outsourcing).

Mereka berasal dari berbagai dari perusahaan penyedia tenaga kerja dan bekerja berdasarkan proyek. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kerap longgar.

Ledakan Berulang dan Dugaan Kelalaian Sistemik.

Tragedi di PT ASL Shipyard bukan yang pertama. Dalam catatan redaksi, ledakan serupa pernah terjadi tiga bulan sebelumnya di kapal yang tengah dalam proses perbaikan. Pola kejadian yang berulang memperkuat dugaan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan K3.

Salah satu pekerja lama mengaku, pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) sering kali tidak ketat. “Kalau buru-buru, kadang helm atau masker las tidak dipakai. Supervisor hanya lihat sekilas. Yang penting kerja cepat,” katanya lirih.

Fakta-fakta lapangan itu memperkuat pandangan bahwa tragedi ini bukan semata “musibah kerja”, melainkan akibat dari lemahnya sistem-sistem keselamatan perusahaan dan minimnya pengawasan terhadap tenaga kerja tidak tetap.

Analisis Hukum: Pelanggaran K3 dan Pidana Korporasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap perusahaan wajib menjamin keselamatan pekerja, menyediakan alat pelindung, serta melakukan pengawasan terhadap bahan dan peralatan berisiko tinggi.

Apabila kewajiban itu diabaikan hingga menyebabkan kematian, pimpinan perusahaan dapat dijerat pidana sesuai Pasal 359 KUHP, yaitu:

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara paling lama lima tahun.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) juga menegaskan, setiap pekerja berhak atas keselamatan kerja.

Jika perusahaan terbukti mengabaikan prinsip tersebut, maka dapat dikenai sanksi administratif, pencabutan izin usaha, atau gugatan ganti rugi dari keluarga korban.

Pakar hukum ketenagakerjaan dari Universitas Internasional Batam menilai, dalam kasus seperti ini, tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga pada entitas korporasi.

“Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila tidak melakukan langkah pencegahan kecelakaan kerja yang berulang,” ujarnya.

Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi:

Denda hingga miliaran rupiah,

Pembekuan kegiatan industri sementara,

Bahkan pencabutan izin operasi bila terbukti lalai secara sistemik.

Desakan Audit Independen dan Transparansi.

Salah satu sejumlah lembaga pemerhati keselamatan kerja menuntut agar Kementerian Ketenagakerjaan bersama Disnaker Kota Batam segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penerapan K3 di PT ASL Shipyard.

Mereka juga mendesak agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. “Kalau kasus seperti ini dibiarkan, maka pekerja akan terus jadi korban, sementara perusahaan tetap beroperasi tanpa perubahan,” tegas seorang aktivis buruh maritim.

Publik juga meminta agar pemerintah tidak berhenti pada penyelidikan administratif, tetapi mendorong aparat penegak hukum melakukan penyidikan pidana untuk memastikan akuntabilitas perusahaan.

Tragedi yang Tak Boleh Berulang.

Ledakan kapal Federal II di PT ASL Shipyard menjadi peringatan keras tentang pentingnya pengawasan dan tanggung jawab korporasi terhadap keselamatan kerja. Bila benar terjadi kelalaian, maka ini bukan hanya soal kecelakaan kerja-melainkan pelanggaran hukum dan moral kemanusiaan.

Setiap nyawa pekerja yang melayang di tempat kerja adalah suatu cermin dari lemahnya penegakan hukum untuk ketenagakerjaan. Negara wajib hadir memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak lagi dianggap “biasa”.

(Feri)

Komentar