InDepthNews. Id (Natuna)-Kepala UPTD Samsat Kabupaten Natuna, Alpiuzamari, mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati didalam membeli maupun menggunakan kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi atau yang dikenal dengan sebutan kendaraan bodong.
Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui via telpon WhatsApp. Senin 22/09/2025.
Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sah, serta tidak terdaftar di database resmi Polri.
Kendaraan jenis ini rawan terlibat dalam tindak kriminal, mulai dari kasus-kasus pencurian hingga pemalsuan dokumen.
Secara hukum, penggunaan kendaraan bodong dapat dikenakan sejumlah sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi yang tidak dapat menunjukkan STNK dapat dikenakan tilang dengan denda maksimal Rp.500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan. Kendaraan tanpa plat nomor resmi juga terancam sanksi serupa.
Tidak hanya itu, apabila kendaraan bodong terbukti merupakan hasil tindak pidana pencurian, maka pemilik atau penggunanya juga bisa dijerat pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun.
Bahkan, bila menggunakan STNK atau BPKB palsu, pengguna kendaraan dapat terjerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara maksimal enam tahun.
“Kendaraan tanpa dokumen sah tidak hanya berisiko kena tilang, tapi juga bisa berujung pada kasus pidana berat. Warga Natuna harus berhati-hati agar tidak menjadi korban atau justru terseret dalam masalah hukum,”Tegas Alpiuzamari.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan sekaligus memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digelar serentak di 23 provinsi.
Program ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan dengan berbagai keringanan.
“Pemutihan pajak menjadi solusi untuk meringankan beban finansial sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Setiap provinsi memiliki skema berbeda sesuai kebijakan masing-masing daerah,” tambahnya.
(Ilham)










Komentar