InDepthNews.id (Karimun) – Mahasiswa Kabupaten Karimun menyoroti janji kampanye Bupati Karimun terkait pembayaran honorarium bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Janji yang semula diharapkan menjadi angin segar bagi para tenaga pendidik, justru kini menimbulkan tanda tanya besar akibat adanya tunggakan dan pengurangan gaji pada pertengahan 2025.
Muhammad Rendy Wardhana, mahasiswa asal Kundur, menyampaikan bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan komitmen awal pemerintah daerah yang memastikan gaji honorer akan dibayarkan secara layak dan tepat waktu.
“Guru-guru TPQ merupakan ujung tombak pendidikan moral dan keagamaan. Mereka mengabdi bukan semata-mata karena materi, tetapi panggilan hati. Namun, panggilan hati saja tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup,” ujar Rendy, Minggu (21/9).
Menurut mahasiswa, sejumlah catatan kritis perlu menjadi perhatian. Pertama, besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab guru TPQ.
Kedua, mekanisme pencairan dan transparansi anggaran masih bermasalah. Keterlambatan pencairan maupun prosedur administrasi yang berbelit sering kali justru menghambat tujuan utama kebijakan ini.
Mahasiswa menegaskan, kritik yang dilontarkan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial.
Transparansi penggunaan anggaran publik dinilai krusial agar masyarakat mengetahui alokasi, besaran, hingga mekanisme distribusi dana honorarium TPQ.
“Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari aturan di atas kertas, tetapi sejauh mana kebijakan itu menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tambah Rendy.
Mahasiswa Kabupaten Karimun berharap Pemkab benar-benar mengawal implementasi kebijakan honorarium TPQ secara konsisten.
Mereka mendesak agar setiap guru TPQ menerima haknya tepat waktu, dengan jumlah yang layak, dan tanpa hambatan administrasi yang berbelit-belit. (Okta)










Komentar