InDepthNews. Id (Batam)-Independensi merupakan prinsip utama dalam praktik jurnalistik. Seorang wartawan dituntut untuk menghasilkan karya jurnalistik secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain.
Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Rabu 10/09/2025.
Namun, persoalan muncul ketika seorang wartawan merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Situasi tersebut dinilai melanggar prinsip independensi dan profesionalisme, karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan.
Independensi
Wartawan tidak boleh memihak atau dipengaruhi oleh agenda pihak lain. Dengan duduk sebagai pengurus LSM, wartawan akan sulit menjaga jarak netralitasnya, sebab LSM pada dasarnya memiliki kepentingan, visi, dan agenda perjuangan tertentu.
Profesionalisme
Prinsip profesionalisme menuntut wartawan menempuh cara-cara yang sahih, etis, dan berimbang dalam bekerja. Rangkap jabatan dengan LSM dapat menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas sebuah berita, karena wartawan dapat saja dianggap menggunakan medianya untuk kepentingan organisasinya.
Dampak Konflik Kepentingan
Keanggotaan wartawan di LSM dapat memengaruhi pemberitaan. Misalnya, berita yang seharusnya kritis bisa menjadi berat sebelah karena kepentingan organisasi yang diikuti. Publik pun berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap media yang bersangkutan.
Sanksi
Dewan Pers maupun perusahaan media memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada wartawan yang melanggar prinsip independensi ini. Tindakan tersebut dianggap merusak profesionalitas pers dan mencederai kepercayaan publik.
Seruan Dewan Pers
Fenomena wartawan yang juga aktif sebagai anggota LSM bukanlah hal baru. Dewan Pers bahkan sering menerima laporan masyarakat terkait oknum yang mengaku sebagai wartawan sekaligus aktivis LSM/Ormas.
Untuk menegaskan sikap, Dewan Pers telah mengeluarkan Seruan Nomor: 02/S-DP/XI/2023 tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM. Seruan ini menegaskan larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengikis independensi pers.
Dasar Hukum
Pasal 1 butir 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, tugas wartawan jelas berbeda dengan aktivis LSM yang membawa misi advokasi sosial maupun politik.
Kesimpulannya: Wartawan harus menjaga jarak dengan organisasi kepentingan apa pun, termasuk LSM, demi menegakkan independensi, profesionalisme, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pers.
Dewan Pers melalui komisi pengaduan dan penegakan Etika Pers seringkali menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah orang yang mengaku-ngaku wartawan/pimpinan redaksi pers, yang juga merangkap sebagai anggota/aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) tertentu.
Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik seringkali wartawan-dengan berbagai alasan-mengaku sebagai anggota LSM dan Ormas, baru kemudian sebagai wartawan atau memuat hasil informasi yang diperolehnya di media mereka tanpa memberitahukan kepada orang yang diwawancarainya.
(Ilham)










Komentar