Proyek RS Swasta Pelita Batam: Pekerja Tanpa APD, Owner Bisa Kena Pidana

InDepthNews. Id. (Batam)-Proyek pembangunan rumah sakit umum swasta yang berlokasi di kawasan Pelita, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kini menjadi sorotan publik. Selain karena nilai investasi yang cukup besar, proyek ini juga menuntut penerapan standar keselamatan kerja yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Minggu (07/09/2025).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap perusahaan diwajibkan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja di lapangan. Namun, pantauan di lokasi memperlihatkan sejumlah pekerja masih tampak tidak menggunakan helm, rompi, maupun sepatu pelindung saat beraktivitas.

Pengawasan yang melekat pun dinilai sangat penting agar aturan keselamatan kerja benar-benar dijalankan tanpa pengecualian.

Salah satu owner proyek, Robet, yang dijumpai awak media di lokasi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan perlengkapan APD untuk seluruh pekerja. Namun, menurutnya masih ada pekerja yang enggan mengenakannya.

“Semua APD sudah kita siapkan, tapi mereka masih bandel dan tidak mau dipakaikan APD,” ujar Robet.

Sementara itu, seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi owner maupun pengawas proyek untuk membiarkan pekerja tanpa perlengkapan keselamatan.

“Dalam pembangunan berskala besar seperti rumah sakit, aspek keselamatan kerja tidak boleh diabaikan. Perusahaan wajib menyediakan APD, dan pekerja juga wajib menggunakannya,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, bila ditemukan adanya kelalaian, masyarakat dapat melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau agar segera ditindaklanjuti.

Sanksi Hukum Jika perusahaan atau owner tidak melaksanakan kewajiban menyediakan APD, maka dapat dijerat sejumlah aturan hukum, di antaranya:

1. Pasal 15 jo Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1970: pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp100.000.

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 86 ayat (1) memberi hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif hingga penghentian sementara kegiatan usaha.

3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3): mewajibkan pengusaha melaksanakan K3, termasuk penyediaan APD.

4. KUHP Pasal 359: jika kelalaian tidak menyediakan APD menyebabkan pekerja celaka atau meninggal dunia, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan 1 tahun.

Pembangunan rumah sakit swasta di Pelita ini diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas kesehatan modern bagi masyarakat Batam, tetapi juga menjadi contoh penerapan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif.

(Ilham)

Komentar