Oleh: Achmad Yani, Ph.D
InDepthNews.id (Opini) – Tanggal 28 Agustus 2025 akan tercatat sebagai salah satu momen krusial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ribuan massa buruh, mahasiswa, hingga pekerja informal turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka. Di Jakarta, demonstrasi besar yang berpusat di kompleks DPR/MPR memanas setelah sebuah kendaraan taktis menabrak pengemudi ojek online. Peristiwa tragis ini memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan. Bagi banyak orang, Affan menjadi simbol nyata bahwa rakyat kecil kerap menjadi korban paling rentan dalam benturan kepentingan antara elite dan rakyat.
Namun jika ditelisik lebih dalam, akar masalahnya bukan semata kekerasan aparat atau tuntutan buruh soal upah dan outsourcing. Yang lebih mendasar adalah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Publik merasakan ketidakadilan yang nyata: DPR, yang seharusnya menjadi rumah aspirasi, kini dipersepsikan sebagai rumah kemewahan yang jauh dari realitas rakyat. Di titik inilah muncul paradoks: wakil rakyat yang seharusnya mewakili justru dipandang sebagai “musuh publik.”
DPR dalam Bingkai Konstitusi
Secara normatif, DPR adalah lembaga representasi rakyat. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kedaulatan itu sebagian besar disalurkan melalui pemilu, dan hasilnya adalah parlemen. Artinya, DPR bukan sekadar lembaga politik, melainkan instrumen konstitusional untuk menyalurkan kehendak rakyat.
Sayangnya, peristiwa 28 Agustus memperlihatkan bahwa jarak antara idealitas dan realitas semakin melebar. Alih-alih membela kepentingan rakyat, DPR justru ramai diberitakan memperjuangkan tambahan tunjangan dan fasilitas mewah di tengah inflasi dan kenaikan beban pajak. Secara moral, sikap ini menabrak prinsip dasar representasi.
Padahal, anggota DPR terikat oleh sumpah jabatan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sumpah itu bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan kontrak moral yang harus dijaga. Mengabaikannya berarti mengingkari amanat rakyat.
Rasa Keadilan yang Terluka
Hukum tidak hanya berbicara soal pasal-pasal, tetapi juga rasa keadilan. Ketika rakyat menghadapi harga pangan yang melonjak, lapangan kerja yang tidak menentu, dan beban pajak yang meningkat, mereka berharap wakil rakyat hadir memberi solusi. Tetapi kenyataannya, DPR lebih banyak tampil dengan wacana kenaikan fasilitas.
Di titik inilah rasa keadilan publik terluka. Bagi buruh, pekerja informal, hingga masyarakat miskin kota, DPR tampak hidup di “ruang gema” elit yang steril dari penderitaan rakyat. Maka tak heran bila demonstrasi 28 Agustus disambut luas, bukan hanya oleh aktivis, tetapi juga oleh warga biasa yang merasa suaranya tidak pernah sampai ke Senayan.
Perasaan ketidakadilan ini berbahaya. Jika dibiarkan, ia akan bertransformasi menjadi ketidakpercayaan sistematis. Akhirnya, ketika rakyat tidak lagi percaya pada wakilnya, demokrasi kehilangan fondasinya.
Secara normatif, politik adalah amanah, bukan privilege. Lembaga legislatif lahir dari semangat bahwa rakyat berdaulat dan wakilnya harus bekerja untuk kesejahteraan umum. Dalam pandangan klasik teori demokrasi, representasi tidak berarti “memerintah rakyat,” melainkan “mewakili rakyat dalam membuat keputusan yang adil.”
Namun fenomena pasca-28 Agustus menunjukkan sebaliknya. DPR terlihat lebih sibuk menjaga citra dan kepentingan internal ketimbang merespons krisis legitimasi. Padahal, sikap anti-kritik hanya akan memperparah jarak dengan rakyat. Sebaliknya, kritik publik seharusnya dilihat sebagai vitamin demokrasi sebuah cermin yang mengingatkan agar DPR tidak salah jalan.
Sebagai lembaga legislatif, DPR juga berperan sebagai pengawas eksekutif. Tetapi publik sering menilai DPR lebih sering berkompromi daripada mengawasi. Padahal, secara fungsi, DPR berwenang memanggil Kapolri, membentuk panitia khusus, bahkan mendorong penegakan hukum yang transparan. Diamnya DPR di saat rakyat menjerit justru menimbulkan kesan bahwa mereka bersekongkol dengan kekuasaan. Kesan inilah yang semakin mengikis legitimasi.
Jalan Normatif untuk Memulihkan Kepercayaan
Peristiwa 28 Agustus harus dibaca sebagai alarm moral. DPR masih punya kesempatan memperbaiki diri, tetapi langkahnya harus segera dan nyata. Ada beberapa jalan normatif yang bisa ditempuh:
Revisi Kebijakan Internal. DPR harus berani meninjau kembali keputusan yang menambah beban rakyat, termasuk soal tunjangan dan fasilitas. Dalam situasi krisis, pengorbanan moral dari elite akan jauh lebih berharga ketimbang seribu pidato.
Partisipasi Publik yang Lebih Luas. Rakyat tidak boleh hanya ditemui saat kampanye. DPR perlu membuka mekanisme partisipasi, misalnya melalui forum konsultasi publik, keterbukaan data legislasi, dan transparansi pembahasan anggaran.
Agenda Kesejahteraan sebagai Prioritas. DPR harus menunjukkan fokus pada isu-isu nyata: penghapusan outsourcing yang merugikan buruh, kebijakan upah yang adil, dan reformasi pajak yang tidak membebani rakyat kecil.
Penegakan Akuntabilitas. Dalam kasus Affan Kurniawan, DPR tidak boleh sekadar menjadi penonton. Sebagai lembaga pengawas, mereka harus memastikan penyidikan transparan dan adil. Inilah kesempatan DPR untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat.
Normatifnya, demokrasi hanya bisa berjalan jika ada kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Tanpa kepercayaan, parlemen hanyalah gedung megah yang kosong makna. Peristiwa 28 Agustus mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan roh: melayani rakyat.
Rakyat memang bisa bersuara melalui jalanan, tetapi demokrasi sejati memberi ruang agar suara itu masuk ke ruang parlemen. DPR perlu membuka pintu lebar-lebar agar jeritan rakyat tidak lagi berakhir di jalan raya, apalagi di meja korban.
Peristiwa 28 Agustus 2025 bukan sekadar demonstrasi yang ricuh. Ia adalah alarm moral yang memanggil DPR untuk kembali ke jati dirinya. Publik merasakan ketidakadilan, dan DPR harus hadir untuk menutup jurang itu, bukan memperlebar.
Normatifnya, DPR hanya bisa memulihkan legitimasi dengan kembali pada fitrahnya: sebagai wakil rakyat yang mengabdi, bukan musuh publik yang menjauh. Sejarah memberi kesempatan bagi DPR untuk memilih: menjadi lembaga yang dikenang karena pengkhianatannya, atau dihormati karena keberaniannya memperbaiki diri. Rakyat menunggu, dan sejarah tidak pernah menunggu terlalu lama.










Komentar