InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Anggota DPD RI, H. Darma Setiawan mendukung wacana pembentukan Provinsi Natuna-Anambas dan beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini masih dalam tahap usulan.
“Untuk pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai sentor Kepri kita mendukung, selain itu pemerintah pusat juga mendukung wacana pemekaran tersebut,” sebut H. Darma Setiawan usai menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Masyarakat Riau (PMR) Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston Tanjungpinang, Sabtu (26/07/2025).
Menurutnya, sambutan baik dari pemerintah pusat itu, juga haruslah murni memang dari usulan masyarakat, dan memenuhi persyaratan yang ada.
“Semua usulan itu sudah berproses di pemerintahan pusat, baik itu dari provinsi Kepri maupun dari daerah-daerah lainnya di Indonesia,” sebutnya.
“Namun sebagai senator, dirinya mendukung penuh wacana tersebut (pemekaran wilayah-red) khususnya untuk pembentukan provinsi Natuna-Anambas,” tegasnya.
Sebagai informasi, Berikut ini adalah tujuh calon Provinsi dan kabupaten baru yang diusulkan dalam pemekaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau:
Provinsi Natuna-Anambas
Rekomendasi tertulis dimulai dari Bupati Natuna periode 2021-2025 Wan Siswandi, pada Juli 2023 kepada Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA).
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada awal 2024 juga telah menyetujui dan menandatangani rekomendasi tersebut. Terbaru, rekomendasi ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Imam Setiawan.
Pembentukan provinsi ini menggabungkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang saat ini masuk sebagai wilayah administratif Provinsi Kepulauan Riau.
Kabupaten Bintan Utara
Kabupaten ini direncanakan akan dimekarkan dari Kabupaten Bintan dan terdiri dari empat kecamatan.
Dengan luas sekitar 629 km² dan jumlah penduduk sekitar 50.000 jiwa pada tahun 2023, pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan fokus pembangunan dan pelayanan di wilayah utara Bintan.
Kabupaten Kepulauan Singkep
Usulan pemekaran ini berasal dari Kabupaten Lingga, dengan rencana terdiri dari lima kecamatan.
Kecamatan Singkep akan menjadi pusat pemerintahan kabupaten ini.
Dengan luas sekitar 828 km² dan populasi sekitar 48.000 jiwa pada tahun 2023, pembentukan kabupaten ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal.
Kabupaten Kepulauan Kundur
Direncanakan untuk dimekarkan dari Kabupaten Karimun, kabupaten ini akan mencakup enam kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Kundur.
Dengan luas sekitar 3.912 km² dan jumlah penduduk sekitar 83.000 jiwa pada tahun 2023, pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Kabupaten Kepulauan Anambas Utara
Wacana pemekaran ini berasal dari Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna pada tahun 2008.
Kabupaten baru ini direncanakan terdiri dari empat kecamatan dengan ibu kota di Kecamatan Palmatak.
Dengan luas sekitar 145 km² dan populasi sekitar 17.000 jiwa pada tahun 2023, pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik di wilayah utara Anambas.
Kabupaten Natuna Selatan
Usulan ini bertujuan untuk memekarkan wilayah selatan Kabupaten Natuna menjadi kabupaten tersendiri yang terdiri dari enam kecamatan.
Dengan luas sekitar 717 km² dan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa pada tahun 2023, pembentukan kabupaten ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan Natuna.
Kabupaten Natuna Barat
Selain Natuna Selatan, wilayah barat Natuna juga diusulkan untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru yang terdiri dari enam kecamatan.
Dengan luas sekitar 957 km² dan populasi sekitar 30.000 jiwa pada tahun 2023, pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan fokus pembangunan dan pelayanan publik di wilayah barat Natuna.
Kabupaten Kepulauan Jemaja
Direncanakan untuk dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Anambas, kabupaten ini akan terdiri dari tiga kecamatan.
Dengan luas sekitar 243 km² dan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa pada tahun 2023, pembentukan kabupaten ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Jemaja. (Red/Net)










Komentar