Proses Penerbitan Sertifikat Tanah, Kantor ATR/BPN Bintan Diminta Transparan dan Netral

InDepthNews.id (Bintan) – Sejumlah Warga Bintan Keluhkan proses penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor ATR/BPN Bintan terkesan lambat dan tidak transparan.

Jika permohonan Sertifikat Tanah telat atau melebihi batas waktu 5 hingga 6 bulan tidak berproses tentu saja
mengundang tanda tanya besar
kenapa dan mengapa?

Seyogyanya batas waktu penerbitan Sertifikat Tanah jika persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan aturan yang digariskan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) paling lama 3 bulan sudah terbit dari tanggal pengajuan permohonan.

Anehnya sekian lama menunggu tidak ada kabar dan setelah jemput bola hasilnya sangat mengecewakan Pemohon, “Lahan yang Saudara ajukan terindikasi dengan pihak Perusahaan”.
Informasi yang sangat mengejutkan Pemohon dari Kantor ATR/ BPN Bintan sontak menimbulkan rasa kecewa dan cemas.

Menurut Poltak Sitanggang (72) Warga Wacopek kepada InDepthNews.id menyatakan, “Kantor ATR/BPN Bintan harus bijak dan profesional menangani setiap persoalan menyangkut penerbitan Sertikat Tanah, apabila ada ganjalan atau terindikasi dengan pihak Perusahaan mengapa tidak ada pemberitahuan sejak awal,” tutur Poltak kesal, Selasa (15/07/2025).

Ditegaskan Poltak lagi, syarat pengajuan permohonan Sertifikat Tanah miliknya telah memenuhi unsur sebagai landasan hukum, dari proses pengukuran, pemetaan lokasi yang melibatkan unsur terkait seperti Kasi Pengukuran ATR/BPN Bintan, Ketua RT/RW termasuk biaya administrasi, pembayaran pajak dan Surat Alas Hak yang dilegalisir.

Dari kelengkapan persyaratan
semuanya telah terpenuhi, namun selama 6 bulan menunggu sama sekali tidak berproses, seharusnya jika ada
masalah apa salahnya pihak Badan Pertanahan Nasional memberitahukan bahwa lahan miliknya terindikasi dengan PT.MDM(Multi Dwi Makmur).

“Untuk itu Saya berharap Kantor ATR/BPN Bintan dapat bersikap adil tanpa keberpihakan, menyelesaikan dengan bijak agar tidak ada pihak yang dirugikan,” harap Poltak Sitanggang.

Kasi Pengukuran Kantor ATR/BPN Bintan, Naufal saat diminta komentarnya kepada Awak media ini membenarkan bahwa pengajuan permohonan Sertikat Tanah atas nama Poltak Sitanggang masih tahap proses dan penelitian.

“Syarat pengajuan dan permohonan Pak Poltak sudah memenuhi sejak proses awal namun belakangan setelah diteliti ternyata terindikasi dengan PT. Multi Dwi Makmur (MDM), Sesuai dengan tugas Seksi Pengukuran sudah tuntas dan dinyatakan memenuhi unsur lengkap, maka penanganan berkasnya telah dilimpahkan ke Seksi Sengketa,” sebutnya.

Sementara Kasi Sengketa ATR/BPN Bintan, Yahya (55) saat dikonfirmasi InDepthNews.id diruang kerjanya hari
Jumat(15/7) menyatakan, “Ya benar berkas permohonan Poltak Sitanggang ada ditangan Saya dan sedang dipelajari. Lahan yang diajukan
Saudara Poltak terindikasi dengan PT.MDM maka dalam waktu dekat akan diupakan langkah mediasi oleh kedua belah pihak yang ditenggarai ada persengketaan,” ujarnya.

Ketika Awak media ini bertanya
apa alasan yang sangat mendasar sehingga persoalan sengketa ini tidak segera ditangani? Pak Yahya dengan
spontan menjawab, “Saya baru dua bulan lebih bertugas dikantor ATR/BPN Bintan setelah dimutasi dari Tanjung Balai Karimun tentu butuh waktu beradaptasi dan mempelajari semua berkas kategori sengketa secara teliti dan kewaspadaan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari,” papar Yahya.

Lebih jauh Pak Yahya menjelaskan, sedikitnya ada 5 berkas pengajuan permohonan Sertifikat skala prioritas termasuk permohonan Poltak Sitanggang, jika tidak ada perubahan lagi telah dijadwalkan Minggu depan akan diadakan pertemuan langkah mediasi kepada pihak Pemohon dan PT.MDM seperti apa solusinya nanti.

“Perlu diketahui, Kantor ATR/BPN Bintan hanya menjembatani kemudian mendata serta meneliti keabsahan kelengkapan Surat kepemilikan lahan secara transparan, netral dan akuntable,” tegasnya.

“Semua kelengkapan Surat kepemilikan Tanah dari PT.MDM akan diperiksa begitu juga dengan pihak pemohon sehingga dengan dasar kekuatan hukumnya nanti dapat kita mencari solusi yang terbaik,” sambung Yahya.

Dipertegas Kasi sengketa itu lagi, langkah mediasi kepada semua pemohon Sertifikat Tanah yang terindikasi dengan pihak Perusahaan (PT.MDM) diupayakan sekaligus pemanggilan tanpa terkecuali sehingga tidak bertele-tele dan terakomodir.

“Rencana kerja ini disampaikan langsung Bapak Kakan ATR/BPN Bintan Pak Suwandi ketika Saya melaporkan semua berkas yang terindikasi,” demikian Yahya menyampaikan.(Red)

Komentar