Kajati Kepri Dorong Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Lingga Lewat Program Jaga Desa

InDepthNews.id (Lingga) — Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Teguh Subroto, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digelar Pemerintah Kabupaten Lingga, Selasa (3/7/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Daerah Kabupaten Lingga ini mengusung tema “Penguatan Peran Kejaksaan RI untuk Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa melalui Program Jaksa Garda Desa sebagai Solusi Penguatan Kelembagaan Desa.”

Acara dibuka dengan peluncuran Program Desa JUARA (Jujur, Aman, dan Sejahtera), ditandai pemukulan gong oleh Kajati Kepri, serta penayangan video edukasi tata kelola desa ideal.

Bupati Lingga, M. Nizar, S.Sos., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kajati Kepri dan jajaran atas dukungan terhadap transparansi dan reformasi birokrasi hingga ke tingkat desa.

“Program ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, dan berwibawa,” ujarnya.

Dalam materinya, Kajati Kepri Teguh Subroto menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Tahun anggaran 2025, Pemkab Lingga mengelola Dana Desa sekitar Rp59,2 miliar untuk 75 desa, atau rata-rata Rp790 juta per desa.

“Program Jaga Desa hadir untuk mendampingi dan memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai hukum. Kami akan memberikan pendampingan hukum, pelatihan, dan bimbingan agar Kepala Desa memahami tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Jaga Desa bukan hanya menjaga dari masalah hukum, tetapi juga menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

“Dengan penguatan kelembagaan desa, kita dapat menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Mukarrom, S.H., M.H., memaparkan potensi penyimpangan Dana Desa. Ia menekankan Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan secara penuh karena termasuk kekayaan negara.

“Ada 14 jenis tindak pidana korupsi menurut UU, termasuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga mark-up anggaran. Penggunaan dana untuk proyek fiktif atau perjalanan dinas palsu adalah bentuk korupsi yang nyata,” jelasnya.

Kejaksaan, lanjut Mukarrom, telah memetakan berbagai modus penyelewengan, mulai dari pemotongan anggaran oleh oknum kecamatan, pelaporan palsu, hingga intervensi pihak luar.

“Kolaborasi Kejaksaan, Pemda, dan masyarakat sangat penting untuk menekan potensi penyelewengan tersebut,” tegasnya.

Kasi II Bidang Intelijen Kejati Kepri, Yunius Zega, S.H., M.H., turut menjelaskan fungsi aplikasi digital jagadesa.kejaksaan.go.id yang mendukung pelaporan real-time pengelolaan anggaran, aset, dan potensi masalah hukum. Ia juga mensosialisasikan aplikasi SP4N LAPOR serta nomor Call Center Kejati Kepri di 0812-6254-9860 bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan.

FGD ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Mardianto Arif R., Ak., M.M., yang menyampaikan materi tentang pengawasan Dana Desa. Beberapa agenda penting turut dilakukan, di antaranya penandatanganan MoU antara Pemkab Lingga dan Kejari Lingga, Kesepakatan Bersama Monitoring Jaga Desa, dan penyerahan permohonan pendampingan hukum pengelolaan Dana Desa.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan desa agar pembangunan desa berjalan efektif, akuntabel, dan transparan.

Acara dihadiri Bupati Lingga, Wakil Bupati Lingga, Kajari Lingga Amriyata, S.H., M.H., jajaran Forkopimda, Sekda Lingga, camat, pengurus APDESI, kepala desa se-Kabupaten Lingga, dan para tokoh masyarakat dengan total sekitar 200 peserta.

 

 

 

Komentar