InDepthNews.id (Tanjungpinang) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 745 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan SK tersebut, program pemutihan pajak berlaku mulai 1 Juli hingga 15 November 2025. SK ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, pada 25 Juni 2025.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, membenarkan adanya program ini.
“Benar Bang, sesuai dengan SK Gubernur Nomor 745, ada pemutihan pajak kendaraan bermotor,” ujar Hamam melalui pesan WhatsApp, Senin (30/6/2025).
Adapun ketentuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor meliputi:
1. Pembebasan Sanksi Administrasi
Wajib Pajak dibebaskan 100 persen dari sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengurangan Pokok Pajak
Wajib Pajak tanpa tunggakan mendapat pengurangan pokok pajak tahun berjalan (2025) sebesar 2 persen.
Wajib Pajak dengan tunggakan mendapat pengurangan sebagai berikut:
• Tunggakan tahun 2024: 10 persen
• Tunggakan tahun 2023: 20 persen
• Tunggakan tahun 2022: 30 persen
• Tunggakan tahun 2021: 40 persen
• Tunggakan tahun 2020: 50 persen
Tunggakan di bawah tahun 2020: 100 persen
Program ini berlaku bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor selama periode 1 Juli hingga 15 November 2025. Kendaraan yang telah didaftarkan untuk registrasi dan identifikasi di Kepolisian juga tetap diberikan pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok pajak jika prosesnya dilakukan sebelum batas waktu.
Kombes Pol Hamam Wahyudi mengimbau masyarakat Kepri memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
“Diharapkan masyarakat segera membayarkan pajak mumpung ada program pemutihan. Ini juga berdampak positif untuk mendukung perekonomian Kepri,” tutupnya.










Komentar