Wako Riyanda Putra Pimpin Rakor Bersama Forkopimda

InDepthNews.id (Sawahlunto) – Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra memimpin rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap potensi premanisme serta penyalahgunaan narkoba.

Rapat tersebut digelar di Balaikota, pada Kamis 19 Juni 2025, sebagai bentuk konkret respons daerah terhadap dinamika nasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan publik.

Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyimpang dan berpotensi mengganggu ketertiban umum melalui praktik premanisme.

“Sawahlunto tergolong aman dan terkendali, namun kita tidak boleh abai. Kewaspadaan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan kota ini tetap menjadi ruang hidup yang aman, tenteram, dan bermartabat,” ujar  Riyanda Putra.

Disamping itu, Pemerintah Kota menilai bahwa tindakan antisipatif jauh lebih strategis dibandingkan pendekatan represif. Oleh karena itu, Wali Kota mendorong seluruh unsur Forkopimda untuk mengembangkan sistem deteksi dini berbasis komunitas, serta memperkuat kanal komunikasi publik yang mampu menyerap aspirasi masyarakat terkait potensi gangguan keamanan. tambahnya.

Dalam konteks pemberantasan narkoba, Wali Kota Riyanda menekankan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas-institusi yang menyeluruh—melibatkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga sebagai garda depan perlindungan generasi muda.

“Narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga kemanusiaan, kesehatan mental, dan masa depan anak-anak kita. Maka pendekatannya harus komprehensif—bukan hanya penindakan, tapi juga edukasi dan rehabilitasi,” sebutnya.

Pemko Sawahlunto berkomitmen mengintegrasikan agenda keamanan sosial ini dalam kerangka pembangunan daerah yang humanistik, berkelanjutan, dan berbasis kepercayaan publik.pungkasnya. (Jun)

Komentar