Pulau Bintan Marak Tambang Pasir Liar, Aparat Penegak Hukum Harus Bertindak Tegas

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Pulau Bintan salah satu daerah
yang sangat potensial sebagai kawasan Penambangan maupun lahan Pertanian, Selain daerahnya cukup luas, Bintan kerap menyimpan segudang Sumber Daya Alam yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan Pundi-pundi perekonomian Masyarakat jika berkeinginan dan adat niat maupun skill menggalinya.

Tempo dulu, kawasan Pulau Bintan sangat dikenal sebagai daerah penghasil Bouksit dan usaha Tambang Pasir galian C, namun seiring dengan berjalannya waktu dan terbitnya
peraturan baru dari pihak Pemerintah yaitu tata cara usaha Pertambangan, aktivitas Tambang Buoksit terpaksa dihentikan menunggu ada lampu hijau dari pihak Pemerintah Pusat di Jakarta.

Apa hendak dikata jika Kampung tengah telah menuntut, “Tidak ada Akar Ranting pun Jadi” yang penting ada nilai rupiah untuk kelangsungan hidup.

Meskipun Pemerintah telah menetapkan aturan Tara cara Usaha Tambang, ternyata masih ada Pengusaha nakal yang tidak perduli dengan aturan dimaksud, terbukti begitu maraknya Tambang Pasir ilegal (liar) kini masih aktif beroperasi tanpa tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Instansi Pemerintah terkait yakni Dinas E-SDM Provinsi Kepri secara khusus di Desa Kampung Banjar batas Sei Lekop yang dikelola group Ogy, dan kemudian wilayah Gunung Kijang, Galang Batang
dikelola Nikoi group Buyang.

Lokasi Tambang Bauksit Illegal / Foto: Robbyn Simanungkalit

Aktivitas Tambang Pasir liar ini
konon kabarnya sudah beroperasi selama satu bulan namun belum ada tindakan tegas dari pihak Kepolisian maupun Dinas E-SDM Provinsi
Kepulauan Riau, seakan ada proses pembiaran bahkan menutup mata.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Bintan, Zulkifli(53) ketika diminta komentarnya kepada awak media IndepthNews.id menyatakan, “Saya sangat menyayangkan tindakan keliru dan diskrinatif dari Pengusaha yang tidak koperatif dengan aturan perizinan. Tata cara usaha Pertambangan itu sudah dituangkan dalam bentuk aturan hukum maupun Perundang-undangan kenapa muncul lagi Tambang Pasir liar di Pulau Bintan yang sangat meresahkan Warga,” tegas Pak Zul heran.

Menurutnya, aktivitas Tambang
boleh dilakukan sejauh mengantongi Perizinan dari pihak berwewenang, artinya jangan sampai bertentangan dengan aturan hukum.

“Jika dikaji ulang, sebenarnya dampak usaha Tambang Pasir liar di Pulau Bintan sangat merugikan Warga setempat termasuk tingkat kenyamanan,” sebutnya.

Zulkifli lebih jauh menuturkan, dampak Tambang Pasir liar ini sangat merusak ekosistem kelestarian alam, kemudian banyak kubangan dan Danau buatan, belum lagi kerusakan jalan Raya dengan hilir mudik Truk pengangkutan.

“Jika aktivitas Tambang Pasir ilegal
ini tidak segera ditutup pasti berdampak buruk bagi Warga setempat,” ungkapnya.

Kadis E- SDM Provinsi Kepri, Darwin ketika dihubungi media ini Sabtu (29/3/2025) tidak membuahkan hasil demikian juga dengan Kabid Pertambangan Provinsi Kepri, Ade Fahmi juga mengalami hal serupa tidak menyahut hingga berita ini diterbitkan. (Red)

Komentar