InDepthNewd.id (Tanjungpinang) – Jelang akhir tahun 2024, Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (DPPKR) mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Workshop & Sosialisasi Pembuatan Aplikasi Sekolah Bebas Perundungan.
“Workshop ini bertujuan untuk memberikan aplikasi bagi sekolah untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah” ujar Ketua DPPKR, Dr.Encik Abdul Hajar, MM, Ahad (22/12), di Tanjungpinang.
Menurutnya, Workshop tersebut diberikan kepada Kepala Sekolah dan guru SMA/SMK dan MA se Kota Batam, Sabtu (21/12), dan SMA/SMK dan MA se Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Ahad (22/12). Sedangkan Raker diselenggarakan pada Jumat (20/12) di Batam.
Menurut Encik, kasus perundungan sudah lama terjadi di satuan pendidikan di pusat dan daerah. Apalagi, kemajuan teknologi juga menambah marak perundungan yang dialami peserta didik.
“Seperti adanya kasus pemukulan yang dilakukan pelajar kepada anak murid yang lain, sebagaimana sering kita lihat di media sosial,” kata Encik yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan FKIP Umrah itu.
Menurutnya, peristiwa perundungan tidak hanya terjadi pada anak murid, akan tetapi juga bisa berlaku antara guru sama guru, dan anak murid dengan guru.
“Dengan adanya aplikasi sekolah bebas perundungan ini diharapkan pihak sekolah bisa menerima laporan lebih cepat untuk dapat di tangani segera,” tutur mantan Kepala Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia itu.
Aplikasi sekolah bebas perundungan itu, jelasnya, merupakan aplikasi berbasis teknologi online yang berisikan fitur-fitur laporan perundungan yang dialami anak murid atau guru.
Setiap korban perundungan bisa melapor secara online pada aplikasi ini. Apa peristiwanya, siapa pelakunya dan kapan. ‘Pelapor boleh merahasiakan identitasnya sehingga tidak diketahui orang lain,” tambah Encik.
Sementara itu, Raker diikuti seluruh anggota DPPKR. Kegiatan itu membahas evaluasi program kerja yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024.
Sembilan anggota DPPKR itu juga mengkaji program kerja yang mau diadakan satu tahun mendatang, 2025.
Peserta Raker, sepakat pada tahun 2025, DPPKR harus sering berkunjung ke SMA/SMK dan MA negeri dan swasta di Kepri untuk berdiskusi yang pada gilirannya melahirkan masukan-masukan dari DPPKR tentang pengembangan pendidikan ke Pemerintah Provinsi Kepri.(Red)










Komentar