InDepthNews.id (Jambi) – Perkumpulan Tertib dan Bangkit Jambi kembali melakukan aksi damai, kali ini sasarannya adalah Polda Jambi dan Dinas PMPSP Kota Jambi, Kamis (5/12/24/)
Dalam orasinya, Yayan Ketua Perkumpulan Tertib dan Bangkit Jambi menyampaikan banyaknya tempat hiburan malam yang tidak mematuhi aturan yang diterapkan oleh pemerintah Jambi.
“Budaya dan adab kota Jambi kembali hilang seperti masuk budaya luar Dengan bebas nya aktifnya hiburan malam dikota jambi ya g tidak memikirkan Masyarakat jambi,” ujarnya.
Dan diduga, lanjut dia, banyak anak-anak dibawah umur yang mengunjungi Tempat Hiburan Malam (THM) tersebut.
Selain itu, menurutnya, THM juga diindikasikan sebagai tempat peredaran Narkoba dan Minuman berakohol (Mikol) tanpa izin.
“Kami menduga THM di Kota Jambi beraktivitas melebihi jam operasional, dan mengganggu masyarakat, hal itu dikarenakan keberadaan THM yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat dan tempat ibadah,” tegas Yayan.
“THM juga diduga menjadi lokasi tempat terjadinya keributan dan orang membawa senjata tajam, akibat kurangnya pengawasan,” sambungnya.
Usai berorasi di Polda Jambi, Perkumpulan Tertib dan Bangkit Jambi menuju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPSP) Kota Jambi, untuk mempertanyakan terkait izin hiburan malam yang ada dikota Jambi.
Di Dinas PMPSP Kota Jambi, Perkumpulan Tertib dan Bangkit Jambi diterima langsung oleh Kadis PMPSP Kota Jambi.
Dalam pemaparannya, Yuan Heri Kadis PMPSP Kota Jambi mengatakan kalau terkait perijinan para pelaku usaha sangat mudah untuk mengurus perijinan, cukup melalui aplikasi OSS Perijinan berusaha terintegrasi secara eletronik sejak tahun 2021.
“Kalau sebelum tahun 2021 perijinan memang dilakukan secara menual yang memerlukan izin sempadan, dan juga ijin dari RT, Camat, Lurah dan Tokoh Masyarakat, tetapi kalau sekarang para pelaku usaha cukup hanya bermodalkan KTP, HP dan Email, itu sudah bisa diproses OSS untuk menerbitkan izin usaha,” papar Yuan Heri.
Sementara untuk peran dinas, lanjutnya, Dinas bisa melakukan evaluasi apabila ada aduan dari masyarakat, kalau izin melalui OSS tidak sesuai fakta dilapangan atau melanggar aturan.
“Seperti aduan saat ini dari Perkumpulan Tertib dan Bangkit Jambi, tentunya nanti akan kita tindaklanjuti bersama instansi terkait dan kita akan turun bersama, Kalau terbukti, kita bisa tutup kalau melanggar aturan yang berlaku,” pungkasnya. (YL)










Komentar