Bawaslu dan KPU Kota Malang Didemo Mahasiswa

InDepthNews.id (Malang) – Massa aksi Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi (Kobarkan Demokrasi) mendatangi Bawaslu dan KPU Kota Malang, pada Jumat (22/11/2024). Mereka melakukan Aksi damai, menuntut Bawaslu dan KPU Kota Malang menindak lanjuti dugaan laporan ketidaknetralan oknum Aparat Penegak Hukum (APH), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa pihak yang melanggar aturan Pilkada pada pemilihan serentak tahun 2024.

Koordinator aksi Kobarkan Demokrasi, Rolis Sembiring mengatakan, dipilihnya Bawaslu dan KPU Kota Malang karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dimana keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengawasan dan hasil Pilkada, yang nantinya melahirkan sosok pemimpin. Baik Gubernur Jatim dan wakilnya maupun Wali Kota Malang dan wakilnya.
Bacaan Lainnya.

“Kita melihat adanya (dugaan) temuan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kota Malang ini. Baik itu politik uang, bagi-bagi sembako dan intimidasi untuk memilih calon tertentu. Dengan melibatkan APH dan ASN yang tidak netral, serta pihak lain dengan sejumlah pelanggaran,” seru Rolis, dalam pernyataannya ke awak media, Jumat (22/11/2024).

Rolis juga menegaskan, mahasiswa mendesak agar penyelenggara Pilkada menjalankan politik dengan bersih. Pihaknya merasa prihatin atas kondisi dan proses Pilkada yang berlangsung saat ini.

“Karena kita cinta Kota Malang, kita ingin Pilkada bersih dan jujur. Kita sampaikan tiga poin tuntutan, pertama bebas dari politik uang, kedua bebas dari pembagian sembako. Dan, ketiga, bebas dari aparat yang tidak netral,” tegasnya.
Massa aksi mahasiswa Kobarkan Demokrasi menyampaikan beberapa tuntutan, dan mendesak kepada Bawaslu dan KPU Kota Malang untuk :

1. Melakukan pengawasan secara lebih ketat dan menindak dengan tegas pelaku politik uang, sebagaimana Amanat UU No. 10 Tahun 2016. Bahwa, selain memberikan sanksi bagi pemberi uang atau materi tertentu, pihak penyelenggara Pilkada Kota Malang juga wajib melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku pada penerima politik uang.

2. Melaksanakan pengawasan dan penindakan pada oknum peserta Pilkada maupun pihak-pihak lainnya yang menggunakan politik sembako secara tidak etis dan di luar kewajaran. Bahwa kondisi politik sembako yang masif merupakan tindakan yang hina dan mencederai norma sosial yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada tindakan tegas pada setiap pelaku dalam upaya-upaya politik tersebut.

3. Menindak secara tegas, tanpa ketakutan dan tanpa kompromi pada seluruh oknum ASN, TNI dan Polri yang menunjukkan ketidaknetralan.  Bahwa aparat-aparat tersebut merupakan pelayan publik, pelaksana mandat dari rakyat. Sebagaimana Putusan MK nomor 136/PUU-XXI!/2024, pelanggar dari asas netralitas layak untuk dipidana dan mendapat konsekuensi hukuman semaksimal mungkin.

Koordinator Devisi ( Koordiv ) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang, M Hasbi Ash Shiddiqi SAP, justru mengapresiasi dan kagum atas aksi tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa Mahasiswa sebagai agen/generasi perubahan wajib terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini, sehingga mendukung kinerja Bawaslu sebagai pengawas.

“Tentunya kami juga menolak Money Politik apapun bentuknya, dan kami akan menindak tegas. Saya berterimakasih kepada mahasiswa, tetap berjuang untuk mengawal Pilkada serentak 2024,” pungkas Hasby. (Young)

Komentar