Telisik Penggunaan Dana BOS di 4 Sekolah di Tanjungpinang, DPP LSM Forkorindo Datangi Inspektorat Kepri

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Dalam rangka menindaklanjuti temuan dugaan korupsi pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 4 sekolah di Tanjungpinang, LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) mendatangi inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (06/11/2024).

Dalam pertemuan yang disambut oleh salah satu pejabat di Inspektorat Kepri, LSM Forkorindo mempertanyakan audit yang dilakukan oleh Inspektorat terkait penggunaan dana BOS di sekolah SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Sekolah SMA Negeri 2 Tanjungpinang, Sekolah SMK Negeri 1 Tanjungpinang dan Sekolah SMK Negeri 2 Tanjungpinang.

“Kami (inspektorat kepri-red) sudah diperintahkan oleh pak Sekda Kepri untuk segera melakukan audit ke sekolah-sekolah menengah di provinsi Kepri ini,” kata pejabat inspektorat kepri, Anugraha Putra, S.E.,M.Ak. (Irban I Inspektorat Provinsi) dalam pertemuan tersebut.

Namun dikarenakan kesibukan saat ini, sambung dia, pihaknya akan mulai melaksanakan audit ke SMA dan SMK se-kepri pada awal tahun 2025 akan datang.

“Nantinya kita akan mengambil sampel pada 20 sekolah,” jelasnya.

Diakui Putra, bahwa selama ini memang inspektorat kepri tidak pernah mengaudit dana BOS, namun dilakukan oleh Inspektorat kementrian.

“Tapi untuk tahun 2025 nanti kita akan audit, karena banyaknya permasalahan terkait penggunaan dana BOS yang di sorot masyarakat,” ujar Putra.

Ditempat yang sama Ketua DPP LSM Forkorindo Kepri, Tohom TPS. SE.,SH.,MM mengatakan pihaknya serius mengawal kasus dugaan korupsi pada penggunaan dana BOS di 4 sekolah atas di Tanjungpinang ini.

“Kedatangan LSM Forkorindo ke inspektorat kepri ini, untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak inspektorat kepri dalam mengawasi penggunaan dana BOS selama ini, ternyata belum ada sama sekali,” kata Tohom.

Kendati demikian, sambung Tohom, LSM Forkorindo juga akan terus mengawal kasus dugaan korupsi dana BOS ini.

“Usai dari Inspektorat kami juga akan melanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, juga untuk mengusut dugaan korupsi pada dana BOS reguler yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri,” tegasnya.

Menurut Tohom, berdasarkan data yang dimiliki LSM Forkorindo, terkait penggunaan dana BOS di ke empat sekolah ini sangat fantastis, dimana 1 sekolah saja bisa sampai mendapatkan dana BOS hingga Miliar Rupiah Pertahun.

“Seperti contohnya, pada SMAN 1 Tanjungpinang untuk tahun 2020 menerima dana BOS senilai Rp. 1.891.350.000 yang dibagi dalam 3 tahap yakni tahap 1 Rp.550.800.000, tahap 2 Rp.734.400.000, tahap 3 Rp.606.150.000,” jelasnya.

Kemudian, pada tahun 2021, SMA 1 Tanjungpinang menerima dana BOS senilai Rp. 2.326.864.108 (3 tahap), Tahun 2022 Rp.2098595910 (3 tahap), Tahun 2023 Rp.2.846.340.000 (2 tahap), Tahun 2024 Rp.1.546.02.000 (baru 1 tahap dari 2 tahap).

“Dari contoh penggunaan dana BOS di sekolah SMA 1 itu, ada item-item yang kita duga sebagai ladangnya korupsi khususnya pada item pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca dan dana pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang penggunaan dananya sangat mencolok sekali dan bisa digunakan aparat penegak hukum untuk masuk menelisik penggunaan dana BOS tersebut, disamping item-item pekerjaan lainnya,” pungkas Tohom. (Red)

Komentar